Kemendagri Tekankan Integritas Pemimpin Birokrasi untuk Cegah Korupsi

Bidiksulteng.com,JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan pentingnya integritas bagi para pemimpin birokrasi dalam menjalankan amanah jabatan. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono, saat menjadi narasumber dalam Live Talk Show BPSDM Kemendagri bertema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat”, Kamis (16/4/2026) di Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta.

Kegiatan tersebut disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPSDMTV Kemendagri.

Sugeng menjelaskan bahwa integritas pemimpin tercermin dari kesesuaian antara ucapan dan tindakan yang sejalan dengan sumpah jabatan.

“Seorang pemimpin berintegritas adalah dia melakukan apa yang dia perintahkan. Dia melakukan apa yang sudah diperjanjikan untuk dia. Itulah integritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, kasus kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku jabatan. Karena itu, Kemendagri secara berkelanjutan memberikan penguatan kepada kepala daerah melalui berbagai forum resmi, termasuk Retret Kepala Daerah yang menghadirkan pembicara dari KPK, BPKP, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, hingga Kortas Tipikor.

“Materinya sudah sangat lengkap. Sudah begitu berlapis-lapisnya diingatkan,” jelas Sugeng.

Selain retret, BPSDM Kemendagri juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang salah satu materinya menekankan pentingnya integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anggota DPRD.

“Dia paham, lalu diterapkan. Karena tahu risikonya, maka tidak berbuat (korupsi),” tambahnya.

Irjen Kemendagri: Integritas Pemimpin Butuh Kejujuran dan Konsistensi

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan bahwa integritas pemimpin birokrasi tidak dapat dipisahkan dari kejujuran dan konsistensi dalam menjalankan amanah. Menurutnya, alasan ketidaktahuan hukum yang kerap disampaikan kepala daerah ketika terjerat kasus korupsi menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban.

“Ketika jadi kepala daerah dia tidak mau belajar, artinya apa? Dia tidak bertanggung jawab pada dirinya. Harusnya jujur dari awal, kalau tidak mampu ya jangan ikut pemilihan,” tegasnya.

KPK: Pemberantasan Korupsi Perlu Kesadaran Semua Pihak

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, turut menyampaikan keprihatinannya atas sejumlah kepala daerah yang terjerat OTT dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya tugas KPK.

“Begitu diumumkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi), seharusnya bukan hanya KPK yang tersentak. Semua kementerian dan lembaga di Indonesia harus punya perhatian yang sama,” ujarnya.

Wawan menekankan perlunya keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di Tanah Air.

Editor : Bidiksulteng.com