Wagub Sulteng Sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, Pertumbuhan Ekonomi Capai 8,32 Persen

Bidiksulteng.com,PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/8/2026).

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang memaparkan perkembangan ekonomi daerah sekaligus arah kebijakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, perekonomian Sulawesi Tengah pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 8,32 persen secara year-on-year (yoy). Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen, sekaligus menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Wakil Gubernur menjelaskan, pertumbuhan tersebut didorong oleh kuatnya sektor industri pengolahan, terutama melalui program hilirisasi nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Program hilirisasi dinilai tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat aktivitas pertambangan, mendorong sektor konstruksi, serta menggerakkan perdagangan dan berbagai sektor pendukung lainnya.

“Sulawesi Tengah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang impresif dan peningkatan ekspor. Capaian ini menjadi modal penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 yang ditetapkan pada kisaran 8,3 hingga 11 persen,” ujar Wakil Gubernur.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mencatat adanya perbaikan pada indikator kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di angka 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa, turun 0,40 persen poin dibandingkan periode sebelumnya, atau berkurang sekitar 12,95 ribu orang.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap mencermati sejumlah indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi dan tingkat pengangguran terbuka, sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pendapatan dan Belanja Daerah Disesuaikan

Dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4.886.846.385.153,87, atau bertambah sekitar Rp58,93 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Sementara itu, belanja daerah mengalami penyesuaian menjadi Rp4.909.465.908.386,38, atau turun sekitar Rp21,25 miliar dari target awal.

Dengan kondisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp22.619.523.232,51 yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp72.619.523.232,51.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa penyusunan perubahan KUA dan PPAS juga mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program 9 Berani, khususnya pada sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat, sehingga alokasi anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD hanya dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kerja sama yang selama ini terbangun demi mewujudkan pembangunan Sulawesi Tengah yang semakin maju dan sejahtera,” tutupnya.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Arnila Hi. Moh. Ali, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Arus Abdul Karim, serta dihadiri anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.