Wagub Sulteng Dorong Penguatan Data dan Digitalisasi Program Bedah Rumah

Bidiksulteng.com, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui penguatan validitas data, digitalisasi, dan inovasi untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (20/7/2026).

Rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) bersama berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), BERANI Sejahtera, dan BERANI Bedah Rumah.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menekankan bahwa keberhasilan program perumahan sangat ditentukan oleh kualitas data yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran.

Menurutnya, data menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, mencegah kesalahan sasaran penerima bantuan, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas. Setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Reny.

Ia menyampaikan terdapat tiga aspek yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni data yang lengkap, digitalisasi, dan inovasi. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, penerapan sistem digital akan mempermudah proses verifikasi data, meningkatkan transparansi, serta memudahkan pemerintah dalam memantau penerima manfaat program.

“Digitalisasi membuat pekerjaan kita lebih transparan dan akuntabel. Karena itu, saya meminta seluruh OPD memiliki data yang jelas dan sistem identifikasi yang baik,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengapresiasi pengembangan aplikasi e-Berani Tampak yang dibangun Dinas Perkimtan sebagai sistem informasi terpadu bidang perumahan.

Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah dapat mengakses data masyarakat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, hingga tingkat desil kesejahteraan sebagai dasar penyaluran bantuan.

Reny mendorong agar sistem tersebut terus disempurnakan, termasuk dengan melengkapi data penerima bantuan menggunakan titik koordinat lokasi rumah.

“Saya sarankan setiap rumah yang mendapatkan bantuan dilengkapi koordinat lokasi. Ketika pimpinan daerah atau pemerintah pusat membutuhkan data, cukup membuka sistem, rumah yang dimaksud bisa langsung terlihat, siapa penerimanya, bagaimana kondisinya, dan berada pada tingkat kesejahteraan yang mana,” katanya.

Selain penguatan data dan digitalisasi, ia juga meminta seluruh perangkat daerah terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

“Jangan kita bekerja hanya berputar pada cara-cara lama. Kita harus terus mencari inovasi agar pekerjaan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Wakil Gubernur menjelaskan bahwa program bedah rumah memiliki keterkaitan erat dengan upaya penurunan angka kemiskinan karena kondisi rumah tidak layak huni menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perbaikan rumah layak huni merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

“Komitmen Gubernur dan saya sangat kuat agar program BERANI Bedah Rumah ini berhasil. Karena ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan,” ungkapnya.

Reny juga mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah dalam percepatan sertifikasi tanah bagi penerima bantuan.

Menurutnya, kepastian legalitas tanah menjadi syarat penting agar masyarakat dapat menerima bantuan perumahan.

“Kita tidak bisa memberikan bantuan rumah jika persoalan legalitas tanah belum selesai. Karena itu, mari kita bergandengan tangan mempercepat penyelesaian sertifikat bagi masyarakat penerima bantuan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fattah Yunus, mengatakan Program BSPS Tahun 2026 di Sulawesi Tengah memperoleh alokasi sekitar 5.977 unit bantuan dan saat ini terus dipercepat pelaksanaannya melalui sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Ia menjelaskan penguatan kolaborasi dilakukan melalui berbagai sistem informasi, di antaranya MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak, yang berfungsi mengintegrasikan data sekaligus mempercepat pelaksanaan program perumahan.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan berdasarkan data kemiskinan dan kondisi rumah tidak layak huni sehingga penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dalam mendukung terwujudnya Sulteng Nambaso.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah Indera Imanuddin, S.H., M.H., QCRO., perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Ir. Recky Walter Lahope, S.T., M.T., Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Perkimtan kabupaten/kota, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber : Biro Adminstrasi Sekprov Sulteng.

Pewarta : M S G

Editor : Bidiksulteng.com