Bidiksulteng.com,Poso – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, bersama seluruh Pejabat Administrator Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan lapangan ke lokasi Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah di kawasan Lembah Napu, Kabupaten Poso, Kamis (15/7/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kawasan yang telah ditetapkan sebagai HPL Badan Bank Tanah sekaligus memastikan kesiapan pemanfaatannya dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan memfokuskan perhatian pada kawasan HPL yang diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, Program 3 Juta Rumah, serta Program Swasembada Pangan Nasional.
Ketiga program tersebut merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah yang memerlukan dukungan penyediaan dan pengelolaan tanah secara tepat, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui kunjungan lapangan ini, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah memastikan kesiapan kawasan agar pemanfaatannya dapat berjalan sesuai dengan peruntukan dan mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional.
Dalam pelaksanaannya, Badan Pertanahan Nasional dan Badan Bank Tanah memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan.
BPN berperan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, pengaturan, serta memberikan kepastian hukum atas tanah. Sementara itu, Badan Bank Tanah menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan penyediaan tanah untuk kepentingan umum, pemerataan ekonomi, serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dilakukan secara optimal, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui koordinasi dan kolaborasi yang terus diperkuat, diharapkan pemanfaatan kawasan HPL Badan Bank Tanah di Lembah Napu dapat mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, penyediaan lahan bagi Program 3 Juta Rumah, serta penguatan Program Swasembada Pangan Nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.