Mendagri: Efisiensi APBN 2025 Tak Hambat Kinerja Kemendagri, Realisasi Anggaran Capai 99,46 Persen

Bidiksulteng.com,Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal tersebut tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

“Dan ini, 99,46 persen termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujar Tito Karnavian.

Mendagri menjelaskan, pagu awal anggaran Kemendagri pada 2025 sebesar Rp4,79 triliun. Seiring kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggaran tersebut sempat menjadi Rp2,61 triliun. Selanjutnya, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan, pagu efektif meningkat menjadi Rp3,79 triliun guna mendukung berbagai kebutuhan strategis kementerian.

Menurutnya, tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat berbagai program prioritas, antara lain penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), pemenuhan belanja wajib, penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di daerah.

Di sisi penerimaan negara, Kemendagri juga mencatatkan capaian positif. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar. Capaian tersebut terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.

Selain itu, Kemendagri kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak 2014.

“Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri adalah Wajar Tanpa Pengecualian dan merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut sejak tahun 2014,” kata Mendagri.

Tak hanya itu, Kemendagri juga membukukan sejumlah indikator kinerja dengan hasil positif. Nilai kinerja anggaran tercatat sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 78,99 dengan predikat BB (sangat baik), indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 dengan kategori A, serta memperoleh predikat sangat baik pada Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025.

Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas fungsi pengawasan yang dinilai turut mendorong peningkatan kinerja Kemendagri.

“Kami mengucapkan terima kasih karena capaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, termasuk kunjungan ke daerah yang menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga hasilnya dinilai baik bahkan sangat baik,” ujarnya.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).