Sekprov Sulteng: Transformasi INA-CBG ke I-DRG Harus Tingkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Bidiksulteng.com,PALU – Transformasi sistem pembayaran pelayanan rumah sakit dari Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) menuju Indonesian Diagnosis Related Groups (I-DRG) dinilai tidak sekadar perubahan mekanisme pembiayaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Novalina, M.M., saat membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tengah sekaligus membuka Workshop dan Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Transformasi INA-CBG ke I-DRG di Gedung Pogombo, Palu, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Sulawesi Tengah tersebut dijadwalkan berlangsung selama tiga hari hingga Kamis (9/7/2026).

Dalam sambutannya, Sekprov Novalina menjelaskan bahwa perubahan menuju sistem I-DRG merupakan transformasi menyeluruh dalam tata kelola rumah sakit.

Menurutnya, rumah sakit dituntut semakin profesional dalam pengelolaan layanan, mulai dari tata kelola klinis, manajemen keuangan, digitalisasi rekam medis, penguatan coding diagnosis, peningkatan mutu pelayanan, hingga penguatan keselamatan pasien.

“Rumah sakit dituntut semakin profesional dalam tata kelola klinis, pengelolaan keuangan, digitalisasi rekam medis, penguatan coding diagnosis, peningkatan mutu pelayanan, serta penguatan keselamatan pasien,” ujar Novalina.

Ia menambahkan, transformasi rumah sakit tidak cukup dilakukan melalui penyesuaian regulasi semata, tetapi juga harus diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya pelayanan yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

“Pada akhirnya keberhasilan transformasi kesehatan tidak hanya diukur dari perubahan sistem, tetapi dari meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya,” katanya.

Selain peningkatan kualitas layanan, Sekprov juga menyoroti peran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga diharapkan mampu mendukung kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, Novalina menginstruksikan seluruh pengelola rumah sakit pemerintah agar memahami dan mengimplementasikan secara utuh ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Ia juga mengajak para direktur dan pengelola rumah sakit menjadikan workshop tersebut sebagai momentum memperkuat kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis seluruh rumah sakit di daerah mampu menghadapi transformasi sistem kesehatan nasional yang sejalan dengan Program BERANI Sehat.

“Jadikan momentum ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selama pelaksanaan workshop, peserta mendapatkan materi dari sejumlah narasumber nasional. Materi yang disampaikan meliputi isu strategis pengelolaan BLUD oleh Raden Wisnu Saputro dari Kementerian Dalam Negeri, transformasi INA-CBG ke I-DRG dan penyelesaian claim pending oleh Kayun Kasmidi dari Kompartemen JKN Persi Pusat, teknik coding diagnosis dan prosedur INA-CBG maupun I-DRG oleh auditor koding Teguh Redy Sanjaya, serta penguatan peran verifikator internal rumah sakit dalam pencegahan kecurangan (fraud), analisis data klaim, dan simulasi penanganan kasus.

Sumber : Adpim Setdaprov Sulteng

Pewarta : M S G

Editor : Bidiksulteng.com