Pemprov Sulteng Gelar Musrenbang RKPD 2026, Fokus Pengentasan Kemiskinan

Bidiksulteng.com,Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Senin (27/4/2026), di salah satu hotel di Kota Palu. Kegiatan ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, kepala daerah kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan pembangunan.

Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan visi dan langkah pembangunan antarlevel pemerintahan.

Menurutnya, kesamaan arah kebijakan menjadi penting agar pelaksanaan program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dari tingkat desa hingga provinsi.

“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi isu utama yang perlu ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Ia menyebutkan, potensi sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tengah harus mampu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti bahwa alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan selama ini cukup besar, namun dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan. Karena itu, perencanaan yang lebih tepat sasaran dinilai menjadi kunci agar intervensi kebijakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Gubernur mengingatkan pentingnya menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional, termasuk arah pembangunan pemerintah pusat, serta program prioritas daerah.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyoroti keterbatasan partisipasi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam proses perencanaan pembangunan. Ia menilai kelompok tersebut perlu dijangkau secara lebih proaktif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif.

“Kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sering kali tidak terwakili dalam forum formal. Karena itu, pendekatan perencanaan harus lebih adaptif,” katanya.

Di sektor pendidikan, pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan pendidikan, termasuk mendorong kebijakan wajib belajar hingga 13 tahun. Sementara di sektor kesehatan, pemerintah berupaya memastikan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, mendapatkan akses layanan yang memadai melalui skema jaminan kesehatan.

Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan melalui perencanaan yang lebih terarah, kolaboratif, dan berbasis data.

Menutup arahannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Perencanaan yang baik akan menentukan arah pembangunan ke depan. Karena itu, sinergi dan komitmen bersama sangat diperlukan,” pungkasnya.

Editor : Bidiksulteng.com