Pemprov Sulteng Siapkan Rp33,73 Miliar untuk Program Kelautan dan Perikanan

Bidiksulteng.com,Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Rp33,73 miliar untuk sejumlah program pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung produksi, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan terhadap pelaku usaha.

Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Moh. Syafar DB, mengatakan anggaran tersebut merupakan bagian dari program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan Syafar dalam konferensi pers program Berani Sejahtera yang digagas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantik) Sulawesi Tengah, Kamis (10/9/2026).

“Berdasarkan data program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar,” kata Syafar.

Menurut dia, anggaran tersebut terbagi dalam lima kelompok utama. Rinciannya, infrastruktur pelabuhan sebesar Rp7,62 miliar, sarana produksi perikanan tangkap Rp15,46 miliar, sarana produksi budidaya dan P2HP Rp5,16 miliar, pengelolaan ruang laut Rp1,85 miliar, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) Rp3,64 miliar.

Produksi Perikanan Tangkap Meningkat

Pada subsektor perikanan tangkap, peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus program.

Dukungan infrastruktur antara lain diarahkan ke Pelabuhan Perikanan Mato dengan anggaran Rp1,62 miliar dan Pelabuhan Perikanan Lafeu sebesar Rp6 miliar.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah mengalokasikan Rp2,26 miliar untuk bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga.

Sementara itu, Rp13,20 miliar dialokasikan untuk peningkatan produksi yang ditujukan kepada 114 kelompok nelayan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, produksi perikanan tangkap pada 2024 tercatat 271.865,95 ton. Angka tersebut meningkat menjadi 328.393,08 ton pada 2025 atau bertambah sekitar 20,8 persen.

Donggala menjadi daerah dengan produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025, yakni 80.180,70 ton. Selanjutnya Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton.

Budidaya Capai 330 Ribu Ton

Pada subsektor perikanan budidaya, pemerintah mengalokasikan Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Program tersebut mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar dengan sistem bioflok, sarana produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, sarana budidaya air payau dan laut, serta sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Dari total anggaran tersebut, Rp345 juta dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga miskin. Kemudian Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas budidaya bagi 46 kelompok pembudidaya dan Rp1,07 miliar untuk sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok.

Data Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat produksi perikanan budidaya pada 2025 mencapai 330.058,72 ton. Data tersebut masih bersifat sementara.

Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan produksi budidaya tertinggi, yakni 242.639,99 ton. Berikutnya Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton.

Tantangan Kesejahteraan Pembudidaya

Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 tercatat 102,24. Angka tersebut menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan berdasarkan indikator tersebut.

Sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercatat 91,43.

Meski demikian, subsektor budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya peningkatan biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal usaha, serta beban konsumsi rumah tangga.

Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan

Selain produksi dan kesejahteraan, Pemprov Sulawesi Tengah juga mengalokasikan Rp1,85 miliar untuk pengelolaan ruang laut melalui program rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat.

Program tersebut mencakup rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, pembangunan apartemen ikan, fasilitasi alokasi ruang laut, serta pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.

Sementara dalam aspek pengawasan, data Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan meningkat dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026.

Pada 2025 tercatat 326 pelaku usaha yang dinyatakan patuh. Jumlah tersebut terdiri atas 247 pelaku usaha perikanan tangkap, 26 perikanan budidaya, 40 pengolahan hasil perikanan, dan 13 pemanfaatan ruang laut.

Pengawasan juga didukung penyediaan Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal. Selain itu, perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) senilai Rp1,74 miliar disediakan untuk delapan kelompok masyarakat pengawas.

Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah mengarahkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada peningkatan produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan budidaya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, serta pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah

Pewarta : M S G

Editor : Bidiksulteng.com