
BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPOLHUKAM
Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Pusat Penyaluran Bantuan dan Penggerak Ekonomi Desa
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, saat ini pemerintah masih menyelesaikan tahap akhir pembangunan gerai, gudang, serta penyediaan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Bidiksulteng.com,Jakarta – Pemerintah terus mematangkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diproyeksikan menjadi pusat layanan ekonomi desa sekaligus infrastruktur penyaluran berbagai program pemerintah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengenai operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/2026), serta Seminar Nasional KDKMP yang digelar di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, saat ini pemerintah masih menyelesaikan tahap akhir pembangunan gerai, gudang, serta penyediaan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih.
“Perkembangan Kopdes saat ini masih dalam finalisasi pembangunan gerai dan gudang, termasuk kendaraan operasionalnya,” kata Yandri usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara.
Menurut Yandri, setelah beroperasi, Kopdes Merah Putih akan dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing desa. Ia optimistis pemerintah desa dapat berperan aktif menyukseskan program tersebut karena sebagian besar keuntungan koperasi akan kembali kepada masyarakat desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat.
“Seluruh bantuan pemerintah nantinya akan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai kantor tunggal penyaluran,” ujar Zulkifli Hasan saat membuka Seminar Nasional KDKMP.
Ia menjelaskan, bantuan yang akan disalurkan melalui koperasi tersebut meliputi bantuan sosial (bansos), alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga berbagai program pemerintah lainnya.
Selain sebagai saluran distribusi bantuan, KDKMP juga diproyeksikan menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi petani dan nelayan. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga hasil panen sehingga memberikan kepastian pasar bagi para pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan.
Pada kesempatan yang sama, Mendes PDT Yandri Susanto menegaskan keberadaan KDKMP tidak akan mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maupun warung-warung yang telah lebih dahulu berkembang di desa.
Menurutnya, pemerintah justru mendorong terbangunnya kolaborasi antara koperasi dengan seluruh pelaku ekonomi desa.
“Kami akan membangun kolaborasi yang kuat. Tidak akan ada saling meniadakan maupun saling menjatuhkan,” ujarnya.
Seminar Nasional KDKMP yang diselenggarakan Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa tersebut menjadi forum dialog publik untuk membahas kesiapan operasional koperasi sekaligus menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan.
Yandri berharap forum tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang memperkuat implementasi program strategis nasional tersebut.
“Kami ingin forum ini menjadi ruang dialog agar operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih semakin matang melalui berbagai saran dan masukan dari publik,” katanya.
Dalam seminar tersebut, Ketua APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat mewakili 10 asosiasi desa membacakan sepuluh rekomendasi. Di antaranya mendukung percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan KDKMP, menjadikan koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, memperkuat sinergi dengan BUM Desa, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, serta pelaku ekonomi kreatif.
Rekomendasi lainnya mencakup pengembangan usaha produktif sesuai potensi lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan dan transformasi digital, penguatan kemitraan dengan dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi, dukungan regulasi dan pembiayaan dari pemerintah, penolakan terhadap penyalahgunaan koperasi, penguatan pengawasan bersama, serta komitmen melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pertukaran praktik terbaik antar desa.
Seminar Nasional tersebut turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bapisus) Aris Marsudiyanto, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Sumber : Admin Humas Kemendes PDT.
Pewarta : I D
Editor : Bidiksulteng.com






