Wagub Sulteng Pimpin Aktivasi Posko Komando Penanganan Darurat Gempa

BidikSulteng.com,Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, memimpin rapat aktivasi Pos Komando (Posko) dan pembentukan struktur komando penanganan darurat bencana gempa bumi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (20/6/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya koordinasi melalui struktur organisasi Posko Komando yang telah dibentuk agar seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan secara terarah, cepat, dan terukur.

Menurutnya, data yang akurat dan diperbarui secara berkala menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan selama masa tanggap darurat.

“Yang paling utama adalah data dan infografis. Kita harus memiliki data harian yang jelas tentang jumlah kerusakan, lokasi terdampak, pelayanan kesehatan, dan perkembangan penanganan di lapangan. Data ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujar Reny.

Selain itu, ia menekankan perlunya sistem penyampaian informasi yang terpusat melalui media center dan juru bicara resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah beredarnya informasi yang belum terverifikasi di tengah situasi kebencanaan.

BNPB Dorong Penguatan Komunikasi Publik

Dalam rapat tersebut, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Riyanto, S.T., M.M., menyampaikan bahwa komunikasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam masa tanggap darurat.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu memperkuat peran humas dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pusat informasi terkait perkembangan penanganan gempa.

Ia juga meminta seluruh sektor yang tergabung dalam struktur komando untuk melakukan pemantauan harian terhadap berbagai aspek penanganan, termasuk kondisi pengungsian, layanan kesehatan, distribusi logistik, serta percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum.

Percepat Koordinasi dan Pendataan

Wakil Gubernur turut menginstruksikan pembentukan grup komunikasi khusus kebencanaan guna mempercepat koordinasi antarinstansi serta mendukung evaluasi rutin terhadap perkembangan situasi di lapangan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah per 20 Juni 2026, dampak gempa tercatat di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Parigi Moutong, terdapat 53 unit rumah terdampak, dua sarana ibadah, dan satu sekolah.

Sementara di Kota Palu, tercatat 88 rumah terdampak, satu bangunan usaha, kerusakan pada Jembatan Palu III, satu gedung auditorium dan satu gedung serbaguna Universitas Tadulako, lima hotel, Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, dua masjid, serta dua sekolah.

Kabupaten Sigi Jadi Wilayah Terdampak Terbesar

Berdasarkan data BPBD, Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak terbesar akibat gempa bumi.

Tercatat sebanyak 2.319 unit rumah terdampak, terdiri atas 1.966 rumah rusak ringan, 219 rumah rusak sedang, dan 134 rumah rusak berat.

Selain itu, kerusakan juga terjadi pada 14 kantor, 47 sarana ibadah, sembilan unit UMKM, satu puskesmas, dua rumah adat, satu gedung pertemuan, 28 sekolah, dan satu jembatan.

Sedangkan di Kabupaten Poso, tercatat 17 rumah terdampak, dua sekolah, dan satu gedung mengalami kerusakan akibat gempa.

BPBD Sulawesi Tengah melaporkan bahwa status tanggap darurat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah dan berlaku mulai 17 hingga 23 Juni 2026.

Fokus pada Pelayanan Masyarakat

Menutup rapat, Wakil Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan, memperkuat koordinasi antarinstansi, mempercepat pendataan kerusakan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak berjalan optimal.

“Semoga kondisi segera pulih dan masyarakat yang terdampak dapat kembali beraktivitas dengan aman. Yang terpenting saat ini adalah bekerja bersama, menjaga koordinasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto, Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Dandy Adhiprabowo Nayoan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan BPBD kabupaten dan kota terdampak, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sulawesi Tengah.

Penulis : MSG

Editor : Bidiksulteng.com