
BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM
Wagub Sulteng Buka Rakor Sinergitas Pengawasan, Tekankan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas
Kegiatan yang merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ini mengusung tema "Sinergitas Pengawasan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas untuk Sulawesi Tengah Nambaso."
Bidiksulteng.com,Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (29/6/2026).
Kegiatan yang merupakan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ini mengusung tema “Sinergitas Pengawasan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas untuk Sulawesi Tengah Nambaso.”
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran BPKP dan DJPb yang memberikan penguatan kepada perangkat daerah mengenai pentingnya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan rapat koordinasi ini. Kehadiran langsung BPKP dan DJPb menjadi momentum penting bagi kita untuk memahami bagaimana pengawasan yang baik harus dijalankan dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Reny Lamadjido.
Menurutnya, pengawasan merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap program pemerintah. Ia meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami secara menyeluruh tujuan setiap program, mulai dari perencanaan hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Setiap program yang dilaksanakan harus dipahami secara menyeluruh. Ketika kita merencanakan sebuah kegiatan, kita harus mengetahui apa output-nya, manfaatnya, dan dampaknya bagi masyarakat. Inilah pola kerja yang harus dibangun dalam pemerintahan modern,” tegasnya.
Selain itu, Reny Lamadjido mengingatkan pentingnya pemanfaatan sistem digital dan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan melakukan penguatan di lingkungan kerja masing-masing.
“Saya minta setelah kegiatan ini seluruh kepala OPD segera mengundang jajaran di internal masing-masing, menyampaikan kembali materi yang diperoleh, lalu bekerja lebih fokus. Hari ini pemerintah dituntut bergerak cepat, data harus siap kapan saja dibutuhkan,” katanya.
Ia menambahkan, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan menjadikan fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar utama dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, Wakil Gubernur mengajak seluruh kepala perangkat daerah menjadikan pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan organisasi, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan visi Sulteng Nambaso tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya yang dimiliki daerah, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat.
“Membangun Sulawesi Tengah yang maju membutuhkan sinergi, inisiatif, pola pikir yang progresif, serta komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Drs. Novalina, M.M., Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Agus Yulianto, Ak., Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Fahrudin D. Yambas, M.Si., perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pewarta : MSG
Editor : Bidiksuteng.com






