Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas dan Efisiensi

Bidiksulteng.com,BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritas serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026).

Dalam arahannya, Mendagri menyoroti dua hal utama yang perlu menjadi perhatian, yakni praktik korupsi dan inefisiensi anggaran. Menurutnya, kedua hal tersebut dapat berdampak luas, tidak hanya terhadap individu kepala daerah, tetapi juga terhadap citra pemerintah daerah secara keseluruhan.

“Tolong kepala daerah menjaga diri dan kebijakan yang diambil, terutama terkait potensi korupsi dan pemborosan anggaran,” ujar Tito Karnavian.

Ia menjelaskan bahwa persepsi publik terhadap pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Ketika terjadi kasus hukum atau pemborosan anggaran, dampaknya dapat meluas dan memengaruhi kepercayaan masyarakat maupun pemerintah pusat terhadap daerah.

Mendagri menambahkan, tingkat kepercayaan tersebut berpengaruh terhadap kelancaran hubungan pusat dan daerah, termasuk dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Meski demikian, Tito juga mengapresiasi berbagai inovasi dan kinerja positif yang telah dilakukan banyak kepala daerah. Namun, ia menilai capaian tersebut kerap kurang terekspos dibandingkan informasi negatif yang lebih cepat menyebar di ruang publik.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah dan asosiasi kepala daerah agar lebih aktif membangun komunikasi publik yang transparan serta menyampaikan capaian kinerja secara berkelanjutan.

“Perlu ada upaya memperkuat persepsi publik melalui publikasi kinerja, di samping tetap berhati-hati terhadap praktik yang berpotensi melanggar hukum,” katanya.

Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan harus berjalan seiring dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pernyataan Mendagri tersebut menjadi penegasan bahwa upaya pencegahan korupsi dan peningkatan efisiensi anggaran merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Editor : Bidiksulteng.com