Disinyalir “Bobrok” Praktisi Hukum Soroti Kinerja Pemerintahan Bupati Donggala di Tahun Kedua Masa Jabatan

Bidiksulteng.com,Donggala — Memasuki tahun kedua masa pemerintahan Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, sejumlah kritik terhadap capaian pembangunan dan tata kelola pemerintahan mulai disampaikan oleh berbagai pihak. Salah satunya datang dari praktisi hukum asal Sojol, Abdul Haris DG Nappa, SH, yang menilai sejumlah persoalan belum tertangani secara optimal.

Dalam keterangannya, Haris menyebutkan bahwa berbagai pernyataan Bupati dalam forum publik mengenai peningkatan kesejahteraan, pembangunan, dan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Menurut Haris, sejumlah isu seperti penanganan tenaga P3K, pekerjaan proyek, kinerja beberapa pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), serta kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan, menjadi indikator bahwa perbaikan tata kelola masih memerlukan perhatian serius.

“Belakangan ini berbagai masalah justru muncul secara berturut-turut. Mulai soal P3K, proyek, hingga kinerja beberapa OPD. Bahkan kondisi keuangan daerah yang defisit belum kunjung membaik,” ujar Haris.

Ia juga menyoroti proses penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sektor Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Menurutnya, kasus tersebut menimbulkan perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Terkait penempatan pejabat, Haris juga menyoroti dua pejabat eselon II yang baru dilantik, yakni Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga serta Kepala Bapenda. Ia mengatakan, kedua pejabat tersebut sedang menjadi pembicaraan publik setelah muncul pemberitaan terkait dugaan persoalan internal dalam pelaksanaan tugas mereka.

“Dari sejumlah pemberitaan, masyarakat melihat bahwa terdapat persoalan yang melibatkan oknum-oknum pejabat tertentu. Hal ini menjadi perhatian publik terkait pengawasan Bupati terhadap jajarannya,” tambah Haris.

Lebih lanjut, ia mendorong agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat secara luas dan memastikan setiap program memiliki manfaat nyata bagi warga Donggala.

“Harapannya, penggunaan APBD dapat tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Donggala,” tutup Haris.

Editor : Bidiksulteng.com