Wagub Sulteng Dampingi Wamen PPPA, Perkuat Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidiksulteng.com,PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Veronica Tan, di Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Kolonel Sugiono, Palu, Jumat (10/7/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan.

Reny menyampaikan, berdasarkan data Aplikasi Simfoni PPA, sepanjang 2025 tercatat sekitar 696 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Sementara hingga pertengahan 2026, jumlah laporan telah mencapai sekitar 600 kasus.

Meski demikian, ia menjelaskan tidak seluruh kasus dapat dipublikasikan karena berkaitan dengan kerahasiaan identitas korban dan proses pemulihan psikologis.

“Kami berkomitmen memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Ada banyak kasus yang tidak bisa kami ekspos karena menyangkut trauma korban. Yang terpenting adalah memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara maksimal,” ujar Reny.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga memperkenalkan Program Berani Sehat sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.

Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga membiayai layanan kesehatan yang belum ditanggung BPJS Kesehatan, termasuk biaya visum et repertum, penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kebutuhan medis lain yang diperlukan dalam proses hukum.

Hingga awal Juli 2026, Program Berani Sehat disebut telah membantu sekitar 183 ribu masyarakat memperoleh layanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.800 layanan merupakan pelayanan non-JKN yang seluruh pembiayaannya ditanggung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kalau pemerintah tidak hadir, banyak korban yang kesulitan memperoleh keadilan karena berbagai proses membutuhkan biaya, termasuk visum untuk kepentingan penyidikan. Karena itu, kami mengambil peran agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang layak,” katanya.

Reny juga berharap Kementerian PPPA terus memberikan arahan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah kebutuhan, terutama terkait peningkatan sarana dan prasarana UPTD PPA.

Meski memahami kondisi fiskal nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan siap memberikan dukungan melalui APBD apabila kebutuhan tersebut belum dapat difasilitasi melalui APBN pada 2027.

Sementara itu, kunjungan kerja Wakil Menteri PPPA Veronica Tan diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, serta organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Yudiawati V. Windarrusliana, SKM., M.Kes., para kepala dinas P3A kabupaten/kota, perwakilan organisasi perangkat daerah terkait, serta sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.

pewarta : M S G

Editor : Bidiksulteng.com