Gapembi Sulteng Dorong Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Bidiksulteng.com,PALU – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Provinsi Sulawesi Tengah mendorong perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Gapembi Sulawesi Tengah, Rian Suparman, di Palu, Jumat (10/7/2026), saat menghadiri aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Relawan MBG Sulawesi Tengah di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam aksi tersebut, Gapembi Sulteng bergabung bersama ratusan relawan yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan Program MBG.

“Kami mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan MBG,” ujar Rian.

Menurutnya, salah satu tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah agar Program Makan Bergizi Gratis tetap dilanjutkan dan kebijakan moratorium yang berkaitan dengan pelaksanaannya diperjelas.

“Salah satu tuntutan kami adalah tidak terjadinya penutupan program MBG, dan moratorium dipertegas kembali,” katanya.

Selain itu, Gapembi Sulteng juga menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Rian, berbagai persoalan yang muncul berdampak terhadap keberlangsungan Program MBG serta para pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Ia menyebut dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh peserta didik sebagai penerima manfaat, tetapi juga relawan yang bertugas di dapur MBG, mitra penyedia bahan pangan, hingga yayasan yang mengelola dapur program tersebut.

“Bukan hanya siswa penerima MBG yang terdampak, tetapi juga para relawan di dapur MBG, mitra penyedia bahan pokok, hingga yayasan pengelola dapur MBG,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Relawan MBG Sulawesi Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, mendukung perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.

Mereka juga meminta adanya kepastian hukum bagi mitra dan yayasan penyelenggara MBG, transparansi mengenai dasar kebijakan penghentian insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur, perlindungan terhadap investor dan keberlangsungan usaha mitra MBG di seluruh Indonesia, serta mendesak Badan Gizi Nasional mencabut moratorium penambahan titik SPPG agar operasional dapur MBG dapat berjalan kembali.

Aksi berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan penyampaian aspirasi secara terbuka. Hingga kegiatan berakhir, para peserta berharap tuntutan yang disampaikan dapat menjadi perhatian pihak terkait dalam rangka meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

Pewarta : ID

Editor : Bidiksulteng.com