Kadis Dikpora Donggala Absen RDP DPRD, Pembahasan Dugaan Masalah Revitalisasi Sekolah Ditunda

Bidiksulteng.com,Donggala – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Donggala, Ansyar Sutiadi, tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Donggala yang dijadwalkan pada Kamis (9/5/2026). Ketidakhadiran tersebut tidak disertai alasan maupun surat pemberitahuan resmi kepada pihak DPRD.

Ketua DPRD Donggala, Mohammad Yasin Lataka, membenarkan bahwa Kadis Dikpora mangkir dari agenda resmi tersebut. Ia menyebut hanya sekretaris dinas dan dua kepala bidang yang hadir mewakili.

“Tidak hadir Kadis Pendidikan, yang hadir hanya sekretaris dinas dan kepala bidang. Karena Kadisnya tidak hadir, RDP-nya akan dijadwalkan kembali. Saya sudah konfirmasi dengan Ketua Komisi I DPRD,” ujar Yasin.

RDP Bahas Dugaan Kekerasan Anak dan Isu Revitalisasi Sekolah

RDP tersebut seharusnya membahas dua pokok persoalan:

1. Dugaan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Dampelas, dan
2. Dugaan pengaturan paket proyek revitalisasi sekolah (TK, SD, SMP) tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan secara swakelola.

Namun, karena Kadis Dikpora tidak hadir, pembahasan yang berkaitan dengan dugaan pengaturan paket proyek belum dapat dikonfirmasi.

“Kalau hal itu belum terkonfirmasi karena waktu Komisi I RDP, Kadis-nya tidak hadir. Jadi yang dibahas hanya terkait kasus kekerasan terhadap anak di Dampelas. Menurut Ketua Komisi I, RDP akan dijadwalkan ulang dengan Kadis Pendidikan,” jelas Yasin melalui pesan singkat.

Isu Revitalisasi Sekolah Mencuat di Masyarakat

Di tengah absennya Kadis Dikpora dari RDP, isu mengenai pengelolaan dana revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026 sedang menjadi perhatian masyarakat Donggala. Informasi tersebut sebelumnya banyak dibahas di media sosial.

Sejumlah Kepala Sekolah dikabarkan mengeluhkan adanya dugaan tekanan terkait pelaksanaan proyek revitalisasi, termasuk dugaan pengaturan konsultan perencana dan pembelian material melalui pihak tertentu.

Keluhan itu disebut mencuat saat kegiatan halal bihalal beberapa minggu lalu di Desa Watatu, Kecamatan Banawa Selatan.

Sumber: Ada Dugaan Pengarahan dan Keterlibatan Kerabat

Sebuah sumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa terdapat dugaan pengaturan oleh oknum pejabat dinas terkait penunjukan konsultan perencana dan vendor penyedia material.

Sumber tersebut juga menyebut adanya dugaan keterlibatan kerabat dekat Kadis Dikpora berinisial SR dalam proyek tersebut sebagai konsultan perencana dan koordinator konsultan.

Namun demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan, dan belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kadis Dikpora.

Sebelumnya, pejabat terkait disebut berdalih bahwa penunjukan konsultan dan pengaturan pembelian material bertujuan memastikan kualitas barang dan pendampingan teknis agar sekolah tidak salah dalam pelaksanaan.

Terkait Dokumen, Baru 6 Sekolah Teken PKS

Sumber yang sama menuturkan bahwa akibat perubahan konsultan perencana, hanya enam sekolah yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan konsultan, terdiri dari tiga sekolah dasar dan tiga sekolah menengah pertama.

Sementara itu, puluhan sekolah lain disebut belum memenuhi persyaratan perencanaan.

Kementerian Beri Tenggat Waktu Satu Minggu

Informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemedikdasmen) menyebut bahwa pemerintah memberikan kesempatan selama satu minggu, terhitung sejak Senin (4/5/2026), bagi sekolah penerima bantuan revitalisasi untuk melengkapi seluruh dokumen perencanaan yang dipersyaratkan.

RDP Akan Dijadwalkan Ulang

Komisi I DPRD Donggala dijadwalkan akan kembali memanggil Kadis Dikpora untuk meminta penjelasan resmi terkait berbagai persoalan yang mencuat. Hingga berita ini disusun, Dinas Dikpora Donggala belum memberikan keterangan terkait ketidakhadiran dalam RDP dan berbagai isu yang berkembang.

Editor : Bidiksulteng.com