Wamendagri Bima Arya Dorong Kepala Daerah Tinggalkan Pola Seremonial dan Fokus Eksekusi Program

Bidiksulteng.com,Semarang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mulai meninggalkan pola rapat yang bersifat seremonial dan administratif. Ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor yang lebih progresif dan langsung menyasar isu-isu konkret seperti ketahanan pangan dan transisi energi.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).

“Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan. Saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas,” ujar Bima.

Dorongan Penguatan Ketahanan Pangan

Bima menyebut tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks, terutama di tengah ketidakpastian global. Daerah juga dituntut mengawal Program Strategis Nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai bagian dari upaya pemanfaatan bonus demografi menuju visi Indonesia Emas 2045.

Ia menilai ego sektoral harus disingkirkan demi memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya dalam distribusi pangan. Menurutnya, penggunaan big data yang presisi dan real-time sangat dibutuhkan agar wilayah surplus komoditas dapat mendukung daerah yang kekurangan.

“Nah, ini masih menjadi tantangan kita, membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu mengambil keputusan kerja sama yang efektif,” jelasnya.

Akselerasi Transisi Energi

Selain isu pangan, Wamendagri menyoroti percepatan transisi energi melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia meminta kepala daerah memahami Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.

Meski kebijakan tersebut berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangka pendek, Bima menyebut manfaat jangka panjangnya lebih besar, mulai dari efisiensi operasional hingga peningkatan kualitas lingkungan.

Dorongan Inovasi Daerah

Bima juga mengajak pemerintah daerah untuk terus menggali potensi wilayah melalui inovasi. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak harus dilakukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan bisa dicapai melalui kreativitas dan optimalisasi sumber daya lokal.

“Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa saja tapi berdampak dahsyat,” ujarnya.

Para Peserta Rekergub MPU 2026

Kegiatan Rekergub MPU 2026 di Semarang dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selaku tuan rumah, Wakil Gubernur DI Yogyakarta KGPAA Paku Alam X, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Direktur Eksekutif MPU Suhajar Diantoro, Rektor IPDN Halilul Khairi, serta perwakilan pemerintah daerah anggota MPU lainnya.

Editor : Bidiksulteng.com