Gubernur Anwar Hafid Dukung Perjuangan PPPK Nakes Dapat Kepastian Status

Bidiksulteng.com,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima ratusan tenaga kesehatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para tenaga kesehatan untuk menyampaikan aspirasi terkait kepastian status kepegawaian bagi PPPK tenaga kesehatan, PPPK paruh waktu, maupun tenaga honorer.

Para tenaga kesehatan mempertanyakan belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian serupa dengan tenaga pendidik PPPK, terutama terkait peluang pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid mengambil langkah dengan menghubungi Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono melalui sambungan telepon di hadapan para tenaga kesehatan.

Dalam percakapan itu, Anwar menyampaikan aspirasi tenaga kesehatan Sulawesi Tengah dan mempertanyakan kebijakan terkait kepastian status PPPK bagi tenaga kesehatan.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan tenaga guru PPPK yang dinilai telah memperoleh kebijakan terkait kepastian status kepegawaian.

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono kemudian meminta agar aspirasi para tenaga kesehatan disampaikan secara tertulis untuk diteruskan kepada jajaran terkait di Kementerian Kesehatan dan dikoordinasikan dengan Kementerian PAN-RB.

Anwar Hafid menegaskan dukungannya terhadap perjuangan tenaga kesehatan untuk memperoleh kejelasan mengenai status kepegawaian mereka.

“Saya jujur, ketika pertama kali mendengar pengumuman itu, saya juga bertanya, kok tenaga kesehatan tidak? Padahal kalau kita lihat, dua bidang ini sama-sama prioritas. Peran guru dan tenaga kesehatan sama-sama sangat vital bagi masyarakat,” kata Anwar.

Menurut Anwar, guru memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, sementara tenaga kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Karena itu saya mendukung sepenuhnya saudara-saudara sekalian untuk mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya guru? Seharusnya tenaga kesehatan juga mendapatkan perhatian dan kepastian yang sama,” ujarnya.

Anwar meminta para tenaga kesehatan segera menyiapkan surat resmi yang memuat aspirasi dan tuntutan mereka.

Surat tersebut, kata dia, akan dibawanya dalam agenda kunjungan ke Jakarta untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.

“Tadi Pak Wamen sudah menyampaikan agar dibuatkan surat tertulis. Kalau bisa satu atau dua hari ini sudah selesai dan diberikan kepada saya, supaya bisa saya bawa ke Jakarta. Kita akan coba perjuangkan dan komunikasikan dengan kementerian terkait,” katanya.

Anwar juga mengungkapkan bahwa persoalan tenaga PPPK bukan hal baru baginya. Saat masih bertugas sebagai anggota DPR RI, ia mengaku kerap menerima aspirasi dan keluhan mengenai tenaga PPPK dari berbagai daerah.

Karena itu, ia menilai aspirasi ratusan tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Menurutnya, tenaga kesehatan dan tenaga pendidik sama-sama memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia sehingga persoalan kepastian status kepegawaian perlu dikomunikasikan secara baik kepada pemerintah pusat.

“Jangan sampai ada yang keliru. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apa yang saudara-saudara perjuangkan hari ini, secara pribadi dan sebagai pemerintah daerah, saya mendukung,” pungkasnya.

Pewarta : M S G

Editor : Bidiksulteng.com