Wagub Sulteng Buka Bimtek IPKD, Tekankan Konsistensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Bidiksulteng.com,PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025/Tahun Ukur 2026 di Ruang Rapat Lantai III Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti jajaran BPKAD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam penginputan data serta pemenuhan indikator IPKD yang menjadi salah satu instrumen penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.

Menurutnya, dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan penganggaran yang tertuang dalam berbagai dokumen strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi. Apa yang direncanakan harus sesuai dengan yang dianggarkan dan dilaksanakan. Jangan sampai ada perbedaan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan,” ujar Reny.

Ia juga mengingatkan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap penggunaan anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tidak ada gunanya kegiatan banyak dan anggaran besar jika dampaknya tidak dirasakan rakyat. Yang kita kejar adalah kualitas dan hasilnya, bukan sekadar kuantitas kegiatan,” katanya.

Selain itu, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Seluruh proses pengadaan maupun penggunaan anggaran, menurutnya, harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku guna menghindari persoalan hukum dan temuan dalam pengawasan.

Ia juga mengingatkan perangkat daerah agar tetap disiplin menjalankan program sesuai rencana yang telah ditetapkan dan tidak melakukan perubahan kegiatan hanya untuk mengejar serapan anggaran menjelang akhir tahun.

“Kalau perencanaannya sudah baik, laksanakan sesuai rencana. Jangan mengubah kegiatan hanya karena ingin mengejar penyerapan anggaran. Yang terpenting adalah manfaat dan hasil yang dicapai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Reny menyampaikan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mencerminkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan.

Pada akhir sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran BPKAD kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi apabila menghadapi kendala dalam pengelolaan maupun penginputan data IPKD.

“Mari kita bergandengan tangan, saling berkoordinasi dan saling membantu. Jika ada yang belum dipahami, jangan ragu untuk berkomunikasi. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Kemendagri Rochayati Basra, Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah A. Haris, Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo, serta para pejabat dan peserta Bimtek dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.