Gubernur Anwar Hafid Dorong Modernisasi Pertanian untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Bidiksulteng.com,SIGI – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan komitmennya menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional.

Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pembangunan sektor pertanian yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Sulawesi Tengah mendapat mandat sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional.

Untuk mendukung peran tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui program unggulan Berani Panen Raya yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Anwar, program tersebut bukan sekadar slogan, melainkan gerakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara nyata.

“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” katanya.

Saat ini, produktivitas rata-rata padi di Sulawesi Tengah berada pada kisaran empat ton per hektare. Pemerintah Provinsi menargetkan angka tersebut meningkat menjadi enam ton per hektare pada 2027.

Hilangkan Sekat Birokrasi

Dalam arahannya, Gubernur juga menyoroti pentingnya menghilangkan sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pembangunan pertanian berjalan lebih efektif.

Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki peran mendukung daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani.

“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” ujarnya.

Ia meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten dan kota menyampaikan kebutuhan riil di lapangan agar dukungan pemerintah provinsi dapat diberikan secara tepat sasaran.

Anwar juga mengingatkan agar persoalan kewenangan tidak menjadi alasan tertundanya penyelesaian berbagai masalah pembangunan.

“Kalau ada yang rusak, siapa yang punya kemampuan dan anggaran lebih dulu, kerjakan. Jangan menunggu karena alasan itu kewenangan provinsi, kabupaten atau pusat. Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah maju,” tegasnya.

Ajak Penyuluh dan Petani Bangun Semangat Bersama

Pada kesempatan itu, Gubernur mengajak para penyuluh pertanian, kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta kepala dinas pertanian untuk aktif mengundangnya menghadiri kegiatan panen raya maupun aktivitas pertanian di lapangan.

Menurutnya, kehadiran pemerintah menjadi bentuk dukungan moral bagi para petani.

“Kalau ada panen raya, cukup kirim WhatsApp kepada saya. Kalau ada waktu, saya datang. Tidak usah bikin surat resmi, tidak usah pasang tenda, tidak usah potong ayam atau buat acara besar. Saya datang untuk memberi semangat kepada petani,” ujarnya.

Ia menilai semangat dan perhatian dari pemerintah dapat menjadi motivasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitas.

Dorong Digitalisasi Pertanian

Selain peningkatan produksi, Anwar Hafid juga mendorong penerapan digitalisasi dalam tata kelola sektor pertanian.

Menurutnya, data petani perlu terintegrasi secara digital agar pemerintah dapat menyusun kebijakan berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.

“Sudah bukan zamannya lagi semua dikerjakan secara manual. Kita harus tahu berapa jumlah petani, di mana mereka berada, bagaimana kondisi lahannya, sampai kondisi keluarganya. Dengan data yang lengkap, bantuan pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah memberi perhatian kepada petani penggarap yang belum memiliki sertifikat kepemilikan lahan agar mereka tetap dapat memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam program cetak sawah baru yang menjadi salah satu program strategis Kementerian Pertanian.

Menurutnya, penetapan lokasi pengembangan harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar pelaksanaannya berjalan efektif.

Rekomendasi Rakor Jadi Dasar Kebijakan

Menutup arahannya, Anwar Hafid meminta seluruh kepala dinas pertanian memanfaatkan rapat koordinasi tersebut untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi daerah masing-masing.

Ia mengatakan seluruh rekomendasi hasil rapat akan menjadi bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Saya ingin rekomendasi dari rapat ini menjadi dasar kita menyusun kebijakan. Bukan lagi program yang dibuat dari belakang meja, tetapi benar-benar lahir dari kebutuhan daerah,” katanya.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian yang dinilai menjadi ujung tombak pembangunan sektor pertanian di lapangan.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis target peningkatan produktivitas padi hingga rata-rata enam ton per hektare pada 2027 dapat tercapai, sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pewarta : M S G

Editor : Bidiksulteng.com