Mendagri Minta Pemda Perkuat Pasokan dan Distribusi untuk Kendalikan Inflasi

Bidiksulteng.com,JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat pasokan dan kelancaran distribusi barang guna menjaga laju inflasi tetap terkendali pada semester II Tahun 2026.

Arahan tersebut disampaikan Mendagri usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I Tahun 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Dalam keterangannya kepada awak media, Mendagri menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional hingga saat ini masih berada dalam kisaran yang terkendali. Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi tahunan (year on year) tercatat sebesar 3,34 persen atau masih berada di bawah batas atas target nasional sebesar 3,5 persen.

“Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal,” ujar Tito Karnavian.

Meski demikian, Mendagri mengingatkan pemerintah tetap perlu mewaspadai kenaikan inflasi bulanan (month to month) yang dipengaruhi sejumlah faktor, terutama sektor transportasi dan beberapa komoditas pangan.

Menurutnya, kenaikan inflasi dipicu meningkatnya tarif angkutan udara seiring tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Selain itu, kenaikan harga bawang putih, minyak goreng, dan beras juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi.

Karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah, khususnya yang masih mencatat tingkat inflasi tinggi, segera mengambil langkah pengendalian sesuai kondisi di masing-masing wilayah, terutama dengan memperkuat pasokan serta memperlancar distribusi kebutuhan pokok.

“Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai,” katanya.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Mendagri juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi potensi hambatan distribusi akibat kondisi cuaca, khususnya di wilayah kepulauan yang rentan mengalami gelombang tinggi.

Menurutnya, penggunaan kapal berkapasitas lebih besar dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga kelancaran distribusi barang sehingga pasokan tetap tersedia dan harga kebutuhan masyarakat tetap stabil.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus diperkuat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, serta pemerintah daerah.

Ia berharap kolaborasi tersebut mampu menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.