Kejati Sulteng Di Dampingi Asdatun Hadiri Kegiatan PTPN Group legal Summit 2026

Bidiksulteng.com,Palu – Kamis, 22 Januari 2026,Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nuzul Rahmat R, S.H., M.H didampingi Asdatun Kejati Sulteng Tenriawaru, S.H., M.H menghadiri kegiatan PTPN Group Legal Summit 2026 yang mengusung tema “Optimalisasi Pengamanan Aset dan Mitigasi Risiko Hukum Pasca Reformasi Hukum Pidana”. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ballroom Shangri-La Hotel, Jakarta.

Dalam Forum strategis ini Kajati Sulteng Juga menjadi Keynote Speech bersama sejumlah narasumber ahli dan tokoh hukum nasional lainnya, di antaranya Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. selaku Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

PTPN Group Legal Summit 2026 menjadi wadah diskusi strategis terkait penguatan pengamanan aset negara dan mitigasi risiko hukum, khususnya pasca diberlakukannya reformasi hukum pidana. Forum ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman serta kapasitas hukum di lingkungan PTPN Group guna mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Selain itu, salah satu sorotan utama dalam kegiatan ini adalah pemberian Piagam Penghargaan dari PTPN I kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pendampingan hukum (Legal Assistance) yang diberikan Kejati Sulteng dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Melalui sinergi yang kuat antara PTPN I dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, sengketa tumpang tindih lahan HGU PTPN I dengan Kebun Kelapa Sawit PT Rimbunan Alam Sentosa seluas 1.401,56 hektare yang berlokasi di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, berhasil diselesaikan secara tuntas. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata komitmen Kejaksaan dalam upaya penyelamatan aset negara melalui pendekatan hukum yang profesional dan berintegritas.

Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan peran strategis Kejaksaan sebagai mitra hukum pemerintah dan BUMN dalam mendukung kepastian hukum, perlindungan aset negara, serta terciptanya iklim tata kelola yang transparan dan akuntabel.(id)