Gubernur Sulteng: Penanganan Gempa Tak Berhenti Meski Masuk Masa Transisi

Bidiksulteng.com,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong harus terus berlanjut meski masa tanggap darurat telah berakhir. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (2/7/2026).

Rapat koordinasi membahas perkembangan penanganan pascagempa yang terjadi pada 16 Juni 2026, meliputi evaluasi masa tanggap darurat, transisi menuju masa pemulihan, percepatan pendataan kerusakan, serta strategi penanganan masyarakat terdampak dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa perubahan status dari masa tanggap darurat ke masa transisi merupakan bagian dari mekanisme administrasi. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam melindungi dan melayani masyarakat terdampak tidak boleh berkurang.

“Penanganan korban bencana ini harus terus berjalan apa pun statusnya. Mau status tanggap darurat, transisi, atau status lainnya, itu sesungguhnya hanya istilah administratif. Yang paling penting, penanganan terhadap masyarakat tidak boleh menurun. Jaminan kehidupan masyarakat terdampak harus tetap kita pastikan sampai mereka benar-benar pulih,” tegas Anwar Hafid.

Gubernur juga menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia meminta seluruh pihak terkait memastikan pendataan kerusakan rumah serta kebutuhan masyarakat telah diverifikasi secara menyeluruh.

“Persoalan utama kita adalah data. Saya ingin memastikan apakah data yang kita miliki sudah lengkap dan valid, termasuk tingkat kerusakan rumah masyarakat. Karena ketika kita masuk tahap pemulihan, semuanya akan bergantung pada data yang akurat,” ujarnya.

Selain pendataan, Anwar Hafid menyebut pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat menjadi kebutuhan yang harus segera diprioritaskan.

Menurutnya, huntara yang dibangun bukan lagi berupa tenda darurat, melainkan hunian semi permanen yang layak dihuni selama proses pembangunan hunian tetap berlangsung.

“Tentu yang paling mendesak sekarang adalah hunian sementara. Bukan lagi tenda, tetapi huntara semi permanen yang bisa digunakan masyarakat dalam waktu cukup panjang. Jangan sampai bantuan pembangunan berhenti di tengah jalan karena hal itu dapat memicu keresahan masyarakat. Sebelum pembangunan selesai, harus ada kepastian bantuan lanjutan atau alternatif pembiayaan lain,” katanya.

Berdasarkan data infografis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total terdapat 4.210 unit rumah terdampak gempa. Rinciannya, 4.012 unit di Kabupaten Sigi, 92 unit di Kabupaten Parigi Moutong, 18 unit di Kabupaten Poso, dan 88 unit di Kota Palu.

Dari jumlah tersebut, 2.551 unit rumah mengalami kerusakan ringan, 1.195 unit rusak sedang, dan 266 unit rusak berat.

Sementara itu, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyampaikan Pemerintah Kabupaten Sigi saat ini telah memasuki masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan, namun seluruh pekerjaan yang belum selesai tetap dilanjutkan.

Ia mengatakan gempa bumi menyebabkan tiga korban jiwa di Kabupaten Sigi. Selain itu, sebanyak 266 rumah rusak berat menjadi prioritas pembangunan hunian sementara.

Pemerintah Kabupaten Sigi juga telah memulihkan akses jalan menuju wilayah Lembah Tongoa sehingga kembali dapat dilalui kendaraan, serta terus memperbaiki distribusi air bersih di sejumlah wilayah terdampak.

“Kami memang sudah masuk masa transisi, tetapi seluruh pekerjaan yang belum selesai saat masa tanggap darurat tetap kami lanjutkan. Fokus kami sekarang adalah percepatan pemulihan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” ujar Mohamad Rizal Intjenae.

Rapat koordinasi turut dihadiri Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi, Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Asbudianto, Kepala Stasiun BMKG, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulawesi Tengah.

Pewarta : MSG

Editor : Bidiksulteng.com