Hari Kelima Pascagempa M 6,7, Sebanyak 8.586 Warga Terdampak di Kabupaten Sigi

BidikSulteng.com,Sigi – Penanganan dampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Selasa (16/6/2026), masih terus berlangsung hingga hari kelima pascabencana. Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, Polri, serta instansi terkait terus melakukan penanganan darurat dan pendataan terhadap korban maupun kerusakan yang terjadi di sejumlah wilayah terdampak.

Data sementara yang disampaikan Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Kabupaten Sigi, Sabtu (20/6/2026), menunjukkan jumlah warga terdampak mencapai 8.586 jiwa.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.775 kepala keluarga tercatat terdampak dan tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Sigi.

“Dari hasil pendataan sementara hingga hari kelima pascagempa, jumlah warga terdampak mencapai 8.586 jiwa atau sekitar 2.775 kepala keluarga,” kata Rizal dalam rapat koordinasi tersebut.

Tiga Warga Meninggal Dunia

Berdasarkan data yang dipaparkan, korban meninggal dunia akibat bencana gempa bumi tercatat sebanyak tiga orang.

Selain itu, terdapat 17 korban luka berat dan 108 korban luka ringan, sehingga total korban luka mencapai 125 orang.

“Korban meninggal dunia saat ini tercatat tiga orang. Sementara korban luka berat sebanyak 17 orang dan luka ringan 108 orang,” ujarnya.

Ribuan Rumah dan Fasilitas Umum Terdampak

Dari sisi kerusakan, pemerintah daerah mencatat sedikitnya 1.955 unit rumah mengalami rusak ringan, 226 unit rumah rusak sedang, dan 154 unit rumah rusak berat.

Pendataan terhadap bangunan yang terdampak masih terus dilakukan untuk memastikan seluruh kerusakan dapat teridentifikasi secara akurat.

Selain permukiman warga, gempa juga menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum dan sosial.

Data sementara mencatat terdapat 83 fasilitas ibadah terdampak, 31 fasilitas pendidikan, 16 gedung perkantoran, satu unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), satu gedung pertemuan, dua rumah adat, sembilan jaringan air bersih, enam gedung puskesmas, serta satu bangunan penggilingan yang mengalami kerusakan.

Status Tanggap Darurat Masih tetap

Dalam rangka mempercepat penanganan bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 300.2.1/199/BPBD-6-ST/2026.

Status tanggap darurat tersebut berlaku selama tujuh hari, terhitung sejak 17 hingga 23 Juni 2026.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sigi juga tengah mempersiapkan penetapan status darurat selama 14 hari guna mendukung percepatan penanganan di wilayah terdampak.

Penanganan dan Kebutuhan terus distribusikan

Berbagai langkah penanganan terus dilakukan oleh pemerintah dan tim gabungan, antara lain asesmen serta kaji cepat di lokasi terdampak, pendirian posko dan pos lapangan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan darurat, serta verifikasi data korban dan kerusakan.

Menurut Bupati Rizal, sejumlah kebutuhan mendesak masih diperlukan di lapangan, terutama logistik kebencanaan, terpal untuk menutup bangunan yang rusak, serta tambahan tenda darurat guna mendukung pelayanan kepada masyarakat terdampak.

“Kebutuhan yang masih diperlukan saat ini antara lain logistik penanggulangan bencana, terpal, dan tambahan tenda darurat untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, termasuk di fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Masyarakat Diimbau Tetap Waspada

Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Warga diminta mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG, BNPB, BPBD, maupun pemerintah daerah, serta tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Selain itu, masyarakat diingatkan untuk menghindari bangunan yang mengalami kerusakan hingga dinyatakan aman oleh petugas berwenang.

Penanganan darurat dan pendataan dampak gempa di Kabupaten Sigi masih terus berlangsung guna memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dan proses pemulihan berjalan secara optimal.