DPRD Sulteng Apresiasi Langkah Gubernur Himpun Dana CSR Rp355 Miliar

Bidiksulteng.com, Palu – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengapresiasi langkah Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang berhasil menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah.

Menurut Safri, langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi dengan dunia usaha guna mendukung pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi daerah.

“Ini patut diapresiasi. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah provinsi mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Yang paling penting, manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Safri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur strategis merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di sekitar wilayah operasional maupun secara lebih luas di tingkat daerah.

Safri menyebut pembangunan ruas jalan Towi–Kolonodale dan Buleleng–Matarape menjadi kebutuhan yang penting karena berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi antarwilayah.

“Perbaikan infrastruktur jalan akan membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pemerataan pembangunan. Karena itu, keterlibatan dunia usaha melalui CSR harus dipandang sebagai investasi sosial bagi kemajuan Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Meski demikian, Safri menekankan pentingnya pengelolaan dana CSR dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Ia mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas terkait perusahaan yang berpartisipasi, besaran kontribusi yang diberikan, mekanisme pelaksanaan program, hingga proses pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan.

“Apresiasi harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai siapa yang terlibat, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta sejauh mana pengawasan dilakukan agar pembangunan benar-benar memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Safri berharap program CSR tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif perusahaan, tetapi dapat menjadi instrumen yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat di daerah penghasil dan kawasan yang terdampak aktivitas industri perlu merasakan manfaat dari keberadaan investasi yang masuk ke daerah.

“Daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan industri harus merasakan dampak positif dari keberadaan investasi. CSR tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Sulawesi Tengah, kata Safri, akan memantau pelaksanaan pembangunan jalan yang didukung melalui dana CSR tersebut agar berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

“DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan jalan ini sesuai dengan perencanaan, memenuhi standar kualitas, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik demi memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Safri juga berharap pola kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dapat terus dikembangkan untuk mendukung berbagai program pembangunan lainnya, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha inilah yang perlu terus dijaga. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah, tantangan seberat apa pun dapat dihadapi bersama demi kepentingan rakyat Sulawesi Tengah,” pungkasnya. (***)