BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPOLHUKAM

Menko Polkam Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Stabilitas Keamanan

Ia menegaskan, keamanan dan demokrasi harus berjalan beriringan dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat secara damai, tertib, serta bertanggung jawab.

Bidiksulteng.com,JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama menjaga persatuan dan stabilitas keamanan nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang.

Ia menegaskan, keamanan dan demokrasi harus berjalan beriringan dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat secara damai, tertib, serta bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Dudung dalam pernyataan resminya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Rabu sore (18/11/2026).

Menurutnya, menjaga keamanan dan persatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, TNI, dan Polri menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing, sementara masyarakat turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Dudung juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama di tengah derasnya arus informasi. Setiap informasi, kata dia, perlu diperiksa kebenarannya sebelum disebarluaskan untuk mencegah penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, maupun provokasi.

Ia berharap ruang digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat persaudaraan dan membangun komunikasi yang sehat, bukan menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Selain itu, Menko Polkam mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong, kepedulian antarwarga, serta sistem keamanan lingkungan.

Apabila terjadi persoalan atau gesekan di tengah masyarakat, penyelesaiannya diharapkan mengutamakan dialog dan musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat terkait. Namun, jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya harus tetap melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dudung juga menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan, dan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati.

Karena itu, setiap perbedaan perlu disikapi secara dewasa tanpa kebencian, permusuhan, maupun tindakan kekerasan yang berpotensi merusak persatuan bangsa.

“Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko Polkam menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, adil, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, negara harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak bertindak sendiri ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu keamanan, melainkan mengutamakan keselamatan dan melaporkan persoalan tersebut melalui saluran resmi kepada aparat berwenang.

Mengakhiri pernyataannya, Dudung mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok.

Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

“Jangan beri ruang bagi provokasi. Jangan biarkan perbedaan memecah persaudaraan. Karena Indonesia yang aman dan kuat adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Sumber : Humas Kemenko Polkam RI
Pewarta : MSG
Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

Close