BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM

Dinkes Sulteng Tegaskan Program Berani Sehat Tak Kurangi Anggaran RSUD Undata

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., menegaskan bahwa informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan hingga disebut mengurangi anggaran RSUD Undata perlu diluruskan.

Bidiksulteng.com,PALU – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah meluruskan informasi terkait mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat yang menjadi sorotan setelah pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata”, pada 12 November 2026.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Syahriar, M.Kes., menegaskan bahwa informasi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan hingga disebut mengurangi anggaran RSUD Undata perlu diluruskan.

Menurut Syahriar, mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat berbeda antara pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.

Ia menjelaskan, Program Berani Sehat dilaksanakan melalui perluasan dan integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam sistem JKN. Dengan skema tersebut, pelayanan kesehatan bagi peserta yang memenuhi persyaratan penjaminan tetap dibiayai melalui mekanisme klaim BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, termasuk menggunakan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).

“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.

Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.

Syahriar mengatakan, Program Berani Sehat dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu, serta kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi. Sasaran program juga mencakup peserta JKN mandiri yang tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki kepesertaan JKN aktif sehingga tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi.

Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Sulteng menegaskan bahwa integrasi kepesertaan masyarakat ke dalam JKN justru memberikan kepastian penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit rujukan seperti RSUD Undata.

Dengan mekanisme tersebut, pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta JKN tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Kesehatan menyatakan Program Berani Sehat tidak menggunakan maupun mengurangi alokasi anggaran operasional internal RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta JKN.

Terkait peningkatan kunjungan pasien seiring pelaksanaan program, Dinas Kesehatan menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Karena itu, peningkatan jumlah pasien perlu direspons melalui penguatan tata kelola manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga mengapresiasi perhatian media dan masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Pengawasan publik dinilai penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Namun, Dinas Kesehatan berharap pemberitaan mengenai Program Berani Sehat tetap mengacu pada mekanisme pembiayaan dan ketentuan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Melalui klarifikasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Program ini diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan, memperkuat kepastian pembiayaan melalui sistem JKN, sekaligus menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata.

Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

Close