BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPOLHUKAM

PWI Pusat Minta Kapolda Babel Evaluasi Pelabelan Hoaks terhadap Enam Media

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima pengaduan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Bidiksulteng.com,JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan hoaks terhadap pemberitaan enam media daring yang dilakukan Humas Polda Babel. Langkah tersebut dinilai berpotensi merugikan wartawan dan perusahaan pers serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers.

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima pengaduan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pengaduan tersebut berkaitan dengan unggahan akun Instagram Humas Polda Babel yang berkolaborasi dengan Humas Polres Bangka pada 9 November 2026. Unggahan itu menampilkan tangkapan layar pemberitaan enam media daring dengan label “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.

Melalui Surat Keberatan Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026, PWI Babel mempersoalkan tindakan tersebut. PWI Babel menilai pemberitaan yang dipermasalahkan merupakan produk jurnalistik yang telah melalui proses peliputan, menggunakan narasumber yang jelas, serta disertai upaya konfirmasi dan verifikasi.

PWI Babel meminta agar unggahan tersebut dihapus dan keberatan terhadap pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pers.

“Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers,” ujar Anrico.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 10.35 WIB tersebut, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey.

Rombongan PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, bersama Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.

Fakhruddin mengatakan pelabelan hoaks terhadap pemberitaan enam media tersebut berpotensi merusak kredibilitas wartawan dan perusahaan pers di mata masyarakat.

Menurut dia, tindakan semacam itu perlu disikapi secara serius karena berpotensi menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat.

“Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers,” kata Fakhruddin.

Berawal dari Pemberitaan Dugaan Kekerasan di Polsek Sungailiat

Polemik tersebut bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan itu berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham. Dalam keterangannya kepada wartawan, yang bersangkutan mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.

Wartawan yang melakukan peliputan juga disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.

Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut. Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian diberitakan sejumlah media dengan judul “Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat”.

Persoalan kemudian berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan label “HOAKS” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.

Enam media yang tercantum dalam lampiran surat keberatan PWI Babel tersebut adalah Bangka Independent, Sekilasindonews, Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.

Polda Babel Sebut Pelabelan sebagai Bentuk Diskresi

Menanggapi keberatan PWI Babel, Humas Polda Babel menyampaikan jawaban tertulis. Dalam penjelasannya, pelabelan tersebut disebut sebagai bentuk klarifikasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.

Polda Babel menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.

Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyatakan bahwa pemberian label tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers.

Melalui penjelasan resmi kepolisian, langkah tersebut turut dikaitkan dengan pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penjelasan mengenai dasar pelabelan tersebut menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.

PWI Pusat Ingatkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers

Anrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin undang-undang. Karena itu, produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional dan memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik harus mendapatkan perlindungan.

“Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Anrico.

Menurut dia, kepolisian tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi maupun bantahan terhadap pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. Namun, langkah tersebut harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan pers.

Anrico menjelaskan bahwa bantahan terhadap suatu peristiwa berbeda dengan penilaian terhadap pemenuhan standar etik sebuah karya jurnalistik.

Penilaian mengenai kepatuhan produk jurnalistik terhadap Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Karena itu, penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan media perlu dilakukan secara hati-hati, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers.

“Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. Apabila masih terdapat perselisihan mengenai produk jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers,” katanya.

PWI Minta Kapolda Evaluasi Penggunaan Label Hoaks

Anrico meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda Babel.

Menurutnya, penjelasan mengenai hasil verifikasi yang menjadi dasar pemberian label penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terlebih, berdasarkan dokumen yang disampaikan PWI Babel, sejumlah media yang sebelumnya memberitakan dugaan kekerasan tersebut juga telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.

Pemuatan klarifikasi itu menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan proses pemberitaan, meskipun tidak dengan sendirinya menentukan benar atau tidaknya informasi dalam berita awal.

“Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati,” tegas Anrico.

Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional dan akuntabel, tanpa mengabaikan jaminan kemerdekaan pers.

PWI Pusat Dalami Dokumen Pengaduan

Dalam pertemuan tersebut, pengurus PWI Babel turut menyerahkan sejumlah dokumen terkait polemik pelabelan hoaks, mulai dari kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda, jawaban Humas Polda, hingga tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.

Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.

Kedatangan pengurus PWI Babel juga merupakan tindak lanjut Surat Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang permohonan konsultasi hukum kepada PWI Pusat.

PWI Pusat memandang komunikasi konstruktif antara PWI Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung penting dilakukan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Di sisi lain, PWI Pusat menegaskan bahwa setiap wartawan tetap wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan informasi, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Anrico berharap penyelesaian polemik tersebut mengedepankan penghormatan terhadap hukum, profesionalisme kepolisian, dan kemerdekaan pers.

“Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Anrico.

PWI Pusat berharap penyelesaian polemik pelabelan hoaks ini dapat menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan insan pers, sekaligus menjaga kemerdekaan pers dalam kehidupan demokrasi.

Pewarta : MSG
Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

Close