Gubernur Sulteng Fasilitasi Kesepakatan Relokasi 18 Keluarga di LIK Tondo

Bidiksulteng.com,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido memfasilitasi penyelesaian konflik lahan dan rencana penggusuran warga di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Upaya penyelesaian tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Eva Bande serta sejumlah unsur pemerintah dan pihak terkait.

Gubernur Anwar Hafid mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan humanis. Menurutnya, penyelesaian harus memperhatikan perlindungan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha perusahaan.

“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” kata Anwar.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat hanya karena masalah tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur.

Menurut Anwar, setiap kebijakan pemerintah yang telah berjalan tetap harus dikawal dan dituntaskan oleh pejabat yang sedang menjalankan pemerintahan.

“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.

Berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga akan menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik.

Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo. Lahan tersebut berada di luar area jalan dan fasilitas sosial.

Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Lahan relokasi juga disepakati harus dalam kondisi clear and clean, sehingga tidak menyisakan persoalan atau sengketa dengan pihak lain. Pengukuran dan pemetaan lahan akan dilakukan oleh BPN Kota Palu.

Adapun pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang menjadi tanggung jawab perusahaan, dengan tenggat waktu paling lambat 10 November 2026.

Pemindahan warga direncanakan berlangsung secara bertahap melalui koordinasi bersama, mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Perusahaan juga berkomitmen memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.

Anwar Hafid turut meminta Pemerintah Kota Palu mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas pendukung di lokasi relokasi, seperti jalan lingkungan dan drainase. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tersebut dapat menjadi tanggung jawab bersama.

Ia mengapresiasi kerja Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, pihak perusahaan, serta seluruh pihak yang telah membangun komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.

“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.

Gubernur berharap seluruh pihak konsisten melaksanakan setiap butir kesepakatan agar persoalan agraria di kawasan LIK Tondo benar-benar terselesaikan dan memberikan kepastian hidup bagi 18 keluarga terdampak.

“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkas Anwar.

Sementara itu, perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, dan seluruh pihak yang telah berupaya memfasilitasi penyelesaian konflik tempat tinggal yang selama ini membayangi kehidupan mereka.

Warga berharap kesepakatan tersebut segera direalisasikan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang.

“Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian,” ungkap perwakilan warga.

Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com