Gubernur Anwar Hafid Turun Tangan, PHK 40 Pekerja PT LII dan GNI Dimediasi

Bidiksulteng.com,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, meminta persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 40 pekerja di lingkungan PT LII dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) ditelusuri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Anwar saat menerima audiensi Serikat Pekerja Tadulako di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut membahas persoalan PHK yang dialami puluhan pekerja di kedua perusahaan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Anwar menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan tersebut. Ia meminta agar proses PHK yang dilakukan perusahaan diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, persoalan hubungan industrial tidak boleh diselesaikan secara sepihak. Komunikasi antara perusahaan dan pekerja perlu dikedepankan agar setiap persoalan dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan penyelesaian yang adil.

“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Anwar.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan harus didasarkan pada fakta dan aturan hukum, bukan karena persoalan pribadi maupun ketidaksukaan terhadap individu tertentu.

Karena itu, setiap keputusan perusahaan, termasuk terkait PHK, harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Anwar meminta Serikat Pekerja Tadulako segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi untuk diverifikasi oleh pemerintah.

Pemerintah selanjutnya akan memfasilitasi pertemuan dengan mengundang pihak perusahaan, termasuk perwakilan manajemen yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.

Mediasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Anwar berharap seluruh pihak terkait dapat hadir dan memberikan penjelasan secara langsung sehingga persoalan tersebut dapat menemukan jalan penyelesaian.

Untuk mendukung proses mediasi, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas kantor sebagai tempat pertemuan, termasuk sarana pendukung dan kendaraan operasional guna memudahkan mobilisasi pekerja maupun pihak perusahaan.

“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujar Anwar.

Gubernur berharap mediasi yang difasilitasi pemerintah dapat menghasilkan penyelesaian atas persoalan PHK terhadap 40 pekerja tersebut secara adil, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan mengedepankan perlindungan hak-hak pekerja.

Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com