Sekdaprov Novalina Dorong Penguatan Manajemen Risiko di OPD Sulteng

Bidiksulteng.com,PALU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat penyusunan dan penerapan manajemen risiko strategis sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Novalina saat memimpin Rapat Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) Generik melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Manajemen Risiko Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2026.

Kegiatan berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (5/11/2026), dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Novalina menyampaikan apresiasi atas pendampingan BPKP dalam memperkuat penerapan SPIP dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurutnya, pembinaan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat koordinasi, serta memastikan pengelolaan risiko terintegrasi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

“Melalui pendampingan ini, kita berharap dapat mempersiapkan penerapan manajemen risiko dengan lebih baik, sehingga ke depan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan,” ujarnya.

Novalina menegaskan, manajemen risiko tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, manajemen risiko harus menjadi instrumen pengendalian yang diterapkan secara berkelanjutan melalui tahapan identifikasi, mitigasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap berbagai potensi risiko.

Untuk mendukung penerapan tersebut, ia mendorong agar pembinaan dilakukan secara lebih terarah melalui beberapa sesi diskusi yang melibatkan perangkat daerah berdasarkan sasaran strategis dan keterkaitan program pembangunan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan identifikasi risiko yang lebih spesifik sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bersama, khususnya di tingkat pimpinan perangkat daerah, agar manajemen risiko benar-benar menjadi bagian dari komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan,” jelasnya.

Selain itu, Sekdaprov menekankan pentingnya membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, setiap langkah mitigasi risiko dapat dilaksanakan sekaligus diukur efektivitasnya.

Penyusunan manajemen risiko juga diarahkan untuk mencakup berbagai aspek strategis pemerintahan, mulai dari perencanaan, pendapatan daerah, penganggaran, hingga pelaksanaan program lintas perangkat daerah.

Melalui pendekatan tersebut, berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan diharapkan dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Novalina berharap sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama BPKP terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pendampingan teknis, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, A. Haris, S.E., M.M., jajaran BPKP, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sulteng
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com