Reny Lamadjido Paparkan Komitmen Keterbukaan Informasi Sulteng

Bidiksulteng.com,JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reny A. Lamadjido, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut dipaparkan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan bertema “Keterbukaan Informasi untuk Semua” itu, Reny menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Pemprov Sulteng memaparkan sejumlah inovasi dan program unggulan yang mendukung keterbukaan informasi. Di antaranya penguatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), layanan pengaduan digital Berani Samporoa, program kesehatan Berani Sehat melalui SEHATI, program pendidikan Berani Cerdas, serta portal Berani Literasi Informasi atau Klinik Hoaks.

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian tim penguji adalah Berani Samporoa. Sistem pengaduan masyarakat berbasis digital tersebut tercatat telah menerima 4.618 laporan hingga 2026, dengan tingkat penyelesaian mencapai 79 persen. Rata-rata waktu respons terhadap laporan disebut hanya tiga menit.

Dalam sesi pendalaman, Reny menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi untuk membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, komitmen terhadap keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi dan digitalisasi layanan. Upaya tersebut juga harus disertai penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas PPID, serta dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi.

“Keterbukaan informasi harus menjadi penggerak utama tata kelola pemerintahan. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Reny.

Ia menambahkan, Pemprov Sulteng akan terus mendorong terobosan kebijakan, memperkuat Desk PPID, serta memastikan keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.

“Keterbukaan informasi adalah jalan menuju Sulawesi Tengah yang Nambaso. Melalui pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Reny didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama, S.STP., M.AP., bersama sejumlah pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com