Rekaman Dugaan Intimidasi Nakes RSUD Undata, Pengacara Minta Gubernur Turun Tangan

Bidiksulteng.com,PALU – Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum TONAKODI, Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan evaluasi dan pemeriksaan objektif terkait beredarnya rekaman percakapan yang diduga berisi bentakan, cacian, dan ancaman terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu.

Menurut Firmansyah, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama apabila isi rekaman yang beredar benar dan hasil pemeriksaan membuktikan adanya tindakan pimpinan rumah sakit yang menggunakan kata-kata kasar, merendahkan martabat bawahan, hingga mengancam keberlangsungan pekerjaan tenaga kesehatan.

Ia menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan etika kepemimpinan, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, disiplin kepegawaian, serta perlindungan hak pekerja.

“Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” tegas Firmansyah, pengacara asal Kayumalue, Kota Palu.

Kewenangan Jabatan Harus Sesuai Aturan

Firmansyah menjelaskan, dalam hubungan kerja terdapat prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, profesionalisme, dan perlakuan yang adil.

Menurutnya, pimpinan rumah sakit memang memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi kinerja, serta penegakan disiplin terhadap pegawai. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Ia mengingatkan agar kewenangan jabatan tidak digunakan untuk memberikan tekanan psikologis, intimidasi, ataupun ancaman karena persoalan pribadi.

“Kalau memang terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, silakan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian. Tetapi jangan sampai kewenangan jabatan digunakan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengancam keberlangsungan pekerjaan seseorang,” ujarnya.

Terkait dugaan ancaman pemberian SP3 maupun pengeluaran tenaga kesehatan dari rumah sakit, Firmansyah menilai setiap tindakan kepegawaian harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Ia menjelaskan, apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), mekanisme penjatuhan hukuman disiplin harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 peraturan tersebut, antara lain diatur mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum penjatuhan hukuman.

Sementara itu, apabila tenaga kesehatan berstatus pegawai non-ASN atau bekerja berdasarkan perjanjian kerja, penegakan disiplin dan pemutusan hubungan kerja harus mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, serta peraturan internal yang sah.

“Tidak boleh ada tindakan pemberhentian atau sanksi kepegawaian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Harus jelas apa pelanggarannya, apa dasar hukumnya, siapa pejabat yang berwenang, dan bagaimana prosedur pemeriksaannya,” jelasnya.

Kritik di Media Sosial Perlu Disikapi Secara Proporsional

Firmansyah juga menyoroti informasi bahwa persoalan tersebut diduga bermula dari unggahan status media sosial seorang tenaga kesehatan.

Menurutnya, penyampaian pendapat, kritik, dan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pegawai juga memiliki hak menyampaikan pengaduan melalui saluran yang tersedia, dengan tetap memperhatikan etika dan ketentuan hukum.

Di sisi lain, pimpinan instansi juga memiliki kewenangan melakukan pembinaan apabila terdapat unggahan yang dinilai melanggar ketentuan.

Namun, keberatan terhadap unggahan media sosial, menurut Firmansyah, seharusnya diselesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan, bukan melalui ancaman terhadap pekerjaan seseorang.

“Kalau ada keberatan terhadap suatu unggahan media sosial, selesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan. Jangan sampai kritik dibalas dengan ancaman kehilangan pekerjaan. Kita harus membedakan antara kewenangan melakukan pembinaan dengan tindakan yang berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan,” ungkapnya.

Minta Gubernur Lakukan Pemeriksaan Objektif

Lebih lanjut, Firmansyah berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, selaku kepala daerah yang memiliki kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, berdasarkan informasi yang berkembang, rekaman percakapan tersebut disebut telah didengar oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada mendengarkan rekaman, tetapi juga menindaklanjutinya melalui pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional.

Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu melibatkan perangkat daerah yang berwenang, termasuk Inspektorat dan instansi pengelola kepegawaian, dengan memperhatikan status kepegawaian pihak-pihak yang terlibat.

Firmansyah juga meminta agar tenaga kesehatan berinisial M diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman pembalasan.

“Jangan sampai persoalan ini justru membuat tenaga kesehatan takut menyampaikan aspirasi, kritik, atau melaporkan persoalan yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik, sehingga suasana kerja harus dibangun secara sehat, profesional, dan saling menghormati,” tegasnya.

Keaslian dan Konteks Rekaman Perlu Diverifikasi

Mengenai rekaman percakapan yang beredar, Firmansyah mengingatkan agar materi tersebut diperiksa secara cermat, termasuk keaslian, keutuhan, konteks percakapan, identitas suara, dan waktu kejadian.

Ia menilai rekaman tersebut dapat menjadi petunjuk awal bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi agar persoalan dapat dilihat secara utuh.

“Jangan terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan potongan rekaman. Tetapi jangan pula mengabaikan substansi rekaman apabila memang terdapat dugaan tindakan yang merendahkan martabat dan mengancam bawahan. Semua harus diuji secara objektif,” jelas Firmansyah.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas tanpa tekanan maupun intimidasi.

Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan saling menghormati menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kualitas pelayanan kesehatan.

“Jangan sampai tenaga kesehatan yang seharusnya fokus memberikan pelayanan kepada pasien justru harus bekerja dalam ketakutan karena khawatir mendapatkan tekanan dari atasannya sendiri. Kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang mampu memberikan keteladanan dan menjaga kehormatan institusi,” katanya.

TONAKODI Minta Ada Pertanggungjawaban Jika Terbukti

Menutup pendapat hukumnya, Firmansyah meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut guna menjaga kepercayaan publik terhadap RSUD Undata sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

Ia berharap penyelesaian persoalan dilakukan berdasarkan hukum, etika, dan prinsip keadilan, bukan kepentingan pribadi maupun jabatan.

Firmansyah menegaskan, setiap pejabat publik harus terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan serta tunduk pada ketentuan hukum dan prinsip akuntabilitas.

“Kami dari Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal terhadap evaluasi dan pengawasan hanya karena menduduki jabatan tertentu. Semua pejabat publik harus tunduk pada hukum, etika jabatan, dan prinsip akuntabilitas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” tutup Firmansyah.

Sumber : Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt.
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com