Anwar Hafid Bentuk Satgas Terpadu, Optimalkan PAD dari Industri Morowali

BIDIKSULTENG.COM, MOROWALI – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menginstruksikan penguatan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu. Tim ini direncanakan bertugas mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pajak serta retribusi daerah, khususnya dari aktivitas industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Pendopo/Kediaman Gubernur di Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Kamis (22/10/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Anwar menegaskan, dua bulan terakhir tahun anggaran menjadi periode penting untuk memaksimalkan potensi pendapatan. Terlebih, kondisi fiskal daerah turut dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian kewajiban kurang bayar dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, capaian pendapatan kita sudah sangat baik. Saya berterima kasih kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten yang sudah berjuang di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena potensi pendapatan kita masih cukup besar. Dua bulan ke depan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan potensi yang ada,” tegas Anwar.

Menurutnya, optimalisasi PAD tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Seluruh perangkat daerah perlu terlibat sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar potensi penerimaan yang belum tergarap dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

Satgas terpadu tersebut direncanakan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, antara lain bidang pendapatan, lingkungan hidup, kehutanan, ketenagakerjaan, serta instansi teknis lainnya. Tim juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperkuat pendataan, pengawasan, dan optimalisasi penerimaan dari kegiatan usaha yang memiliki kewajiban pajak atau retribusi daerah.

“Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Bapenda. Semua perangkat daerah harus terlibat. Dinas teknis menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, kemudian tim pendapatan ikut mengoptimalkan potensi pajaknya. Kita kerjakan bersama-sama agar hasilnya maksimal,” ujarnya.

Industri Morowali dan Morowali Utara Jadi Perhatian

Anwar secara khusus menyoroti aktivitas industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang dinilai memiliki potensi besar bagi penerimaan daerah.

Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung pendataan yang akurat, pengawasan terkoordinasi, serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berat dan alat berat yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional industri.

“Kita harus memastikan semua potensi yang menjadi hak daerah dapat dioptimalkan. Kalau aktivitas usahanya berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur, maka harus dipenuhi sesuai ketentuan. Kita ingin ada kejelasan data dan ketegasan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Selain pajak kendaraan bermotor, Gubernur juga menyoroti potensi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya air melalui pajak air permukaan. Ia meminta Bapenda mempelajari praktik pengelolaan pajak tersebut di daerah sebagai bahan untuk mengoptimalkan penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anwar menilai koordinasi antara perangkat daerah pengelola pendapatan dan instansi teknis yang memahami kondisi lapangan sangat penting. Dengan dukungan data pemanfaatan sumber daya yang akurat, penghitungan kewajiban pajak diharapkan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai regulasi.

Optimalisasi PAD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga tersedia ruang anggaran yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com