
BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM
Gubernur Anwar Hafid Deklarasikan Dukungan Penuh Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Tengah
Kegiatan itu dihadiri Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol. Nasri, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat. Momentum deklarasi juga ditandai dengan pemukulan gendang Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol dimulainya dukungan bersama untuk menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Bidiksulteng.com,PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut ditandai dengan Deklarasi Dukungan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Lapangan Vatulemo, Kota Palu, Minggu (21/6/2026).
Kegiatan itu dihadiri Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol. Nasri, jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat. Momentum deklarasi juga ditandai dengan pemukulan gendang Sensus Ekonomi 2026 sebagai simbol dimulainya dukungan bersama untuk menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
“Data ini bukan hanya kebutuhan BPS, tetapi kebutuhan kita semua, khususnya pemerintah daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan daerah,” ujar Anwar Hafid.
Gubernur mengajak masyarakat Sulawesi Tengah untuk memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan akurat kepada petugas sensus yang melakukan pendataan di lapangan.
Menurutnya, masih terdapat anggapan bahwa sensus ekonomi berkaitan dengan perpajakan. Padahal, tujuan utama kegiatan tersebut adalah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
“Jangan takut dan jangan ragu memberikan informasi. Sensus ekonomi bukan untuk kepentingan pajak. Tujuannya agar pemerintah memiliki data yang akurat sehingga bantuan dan program pembangunan tidak salah sasaran,” tegasnya.
Anwar Hafid juga meminta seluruh kepala daerah, camat, hingga kepala desa untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi di wilayah masing-masing. Ia berharap para pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, dapat berpartisipasi dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang dibutuhkan.
Sementara itu, Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiwan menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan akan mencakup rumah tangga dan pelaku usaha dari berbagai skala untuk memetakan potensi ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah.
“Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting dalam memotret kondisi dan potensi ekonomi nasional. Hasilnya akan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah,” kata Dadang.
Ia menambahkan, seluruh petugas sensus telah mendapatkan pelatihan dan akan dilengkapi atribut resmi berupa rompi serta tanda pengenal agar mudah dikenali masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Dadang juga memperkenalkan slogan TIR, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga, sebagai pesan kepada masyarakat dalam mendukung pelaksanaan sensus.
“Data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Pada kegiatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah memimpin pembacaan Deklarasi Dukungan Sensus Ekonomi 2026 yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung pelaksanaan sensus guna menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah maupun nasional.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.






