
BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPOLHUKAMSigi
Pemdes Maku Keluhkan Perubahan Desil Data Penerima Bansos
Hal tersebut disampaikan Neni Irmayani, bagian kesejahteraan Desa Maku, saat menanggapi perubahan data penerima bantuan sosial di wilayahnya. Persoalan itu disampaikan kepada Anggota DPRD Sigi, Fadlin, dalam kegiatan reses di Desa Maku, Selasa (18/8/2026).
Bidiksulteng.com,SIGI — Pemerintah Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, mengaku menghadapi kendala dalam menyikapi perubahan data desil penerima bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi sejumlah warga di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Neni Irmayani, bagian kesejahteraan Desa Maku, saat menanggapi perubahan data penerima bantuan sosial di wilayahnya. Persoalan itu disampaikan kepada Anggota DPRD Sigi, Fadlin, dalam kegiatan reses di Desa Maku, Selasa (18/8/2026).
Menurut Neni, perubahan data penerima bansos kerap menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat. Warga, kata dia, terkadang menilai pemerintah desa melakukan pilih kasih ketika terdapat warga yang sebelumnya menerima bantuan, tetapi kemudian tidak lagi tercatat sebagai penerima.
“Kadang-kadang kami dengan masyarakat juga berbenturan. Masyarakat berpikir kami di desa itu pilih kasih. Padahal sebenarnya kami juga kaget dengan hasil itu,” ujar Neni.
Ia kemudian memberikan contoh seorang warga yang menurut pemerintah desa masih berada dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Warga tersebut disebut berstatus janda, mengalami stroke, tinggal di rumah yang dinilai tidak layak, serta memiliki keterbatasan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Namun, berdasarkan data yang diterima pemerintah desa, warga tersebut mengalami perubahan desil dari desil 2 menjadi desil 5.
“Dia sudah janda, sudah stroke, rumah juga tidak layak, tetapi dari desil 2 naik 5,” katanya.
Menurut Neni, perubahan desil tersebut berdampak terhadap terhentinya bantuan yang sebelumnya diterima warga tersebut. Pemerintah desa kemudian mempertanyakan dasar perubahan data karena kondisi warga yang diketahui secara langsung di lapangan dinilai belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan.
Minta Penjelasan Dasar Perubahan Desil
Neni mengatakan pemerintah desa telah melakukan koordinasi dengan pihak pendamping terkait persoalan tersebut. Namun, menurut dia, pihak pendamping juga mengaku kaget dengan perubahan data yang terjadi.
Karena itu, Pemerintah Desa Maku berharap dinas terkait dapat memberikan penjelasan mengenai dasar dan indikator yang digunakan dalam menetapkan perubahan desil masyarakat.
Menurut Neni, pemerintah desa perlu memperoleh informasi apabila terdapat perubahan desil terhadap warga agar dapat menjelaskan kondisi tersebut kepada masyarakat.
“Kalau memang seandainya seperti itu, kami minta dari dinas terkait kasih keterangan kepada kami. Misalnya Ibu A naik desil karena ini, ini, ini. Kami juga bisa tahu,” ujarnya.
Ia menilai verifikasi langsung ke lapangan diperlukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Makanya saya bilang turun langsung di tempatnya, supaya bisa dilihat yang benar kenapa bisa naik,” katanya.
Neni berharap warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan akses terhadap bantuan sosial akibat perubahan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
RT dan Aparat Desa Ikut Terdampak
Selain berdampak kepada penerima bantuan, Neni menyoroti konsekuensi perubahan data tersebut terhadap aparat di tingkat dusun dan RT.
Menurutnya, RT kerap menjadi pihak yang menerima protes dari masyarakat ketika terdapat perubahan penerima bantuan. Kondisi itu terjadi karena sebagian warga menganggap aparat di tingkat bawah ikut menentukan penerima bansos.
“Kami desa ini, apalagi kalau ke dusun, RT, mereka pasti diserang juga. RT-nya diserang karena dibilang pilih-pilih kasih, padahal seperti itu,” jelasnya.
Pemerintah Desa Maku berharap persoalan perubahan desil tersebut mendapat perhatian dari dinas terkait. Selain memberikan penjelasan mengenai dasar perubahan data, pemerintah desa juga meminta adanya pengecekan langsung terhadap warga yang dinilai memiliki ketidaksesuaian antara data dan kondisi kehidupan sebenarnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran sekaligus mengurangi kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah desa.
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com






