Pemprov Sulteng Kembangkan Aplikasi ‘Satu Harga’ untuk Perkuat Pengendalian Inflasi

Bidiksulteng.com,PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah mengembangkan platform digital bertajuk ‘Satu Harga’ sebagai upaya memperkuat pengendalian inflasi daerah. Aplikasi tersebut menjadi tindak lanjut dari Program BERANI Murah yang bertujuan menjaga keseragaman harga sekaligus memastikan kestabilan pasokan bahan pokok di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (9/7/2026).

Menurut Wakil Gubernur, aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur Early Warning System (EWS) yang terintegrasi untuk membantu TPID mendeteksi lebih dini potensi inflasi yang dipicu oleh pergerakan harga komoditas strategis.

“Supaya teman-teman TPID bisa lebih cepat bertindak,” ujar Reny.

Ia menjelaskan, sistem tersebut diharapkan mampu mendukung langkah antisipatif sehingga potensi kenaikan inflasi dapat dicegah sejak dini melalui intervensi yang tepat.

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur juga mengajak seluruh TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah untuk terus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis yang selama ini menjadi penyumbang inflasi, salah satunya cabai.

Sebagai langkah konkret, ia menginstruksikan pembagian bibit cabai kepada masyarakat agar lahan pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sebagai area tanam produktif yang mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selain peningkatan produksi, Reny menilai pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah perlu terus dioptimalkan sebagai salah satu instrumen pengendalian harga, terutama ketika harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan tren kenaikan.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan di Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu daerah penghasil beras di Pulau Sulawesi.

“Dahulukan dulu kebutuhan lokal kita terpenuhi baru dikirim ke daerah lain,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar keseimbangan pasokan komoditas strategis tetap terjaga sehingga mampu mendukung stabilitas harga di daerah.

Rapat koordinasi tersebut diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah secara daring.

Turut hadir dalam kegiatan itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulawesi Tengah Dr. Rudi Dewanto, S.E., M.M., serta perwakilan Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pewarta : M S G

Editor : Bidiksulteng.com