Sekdaprov Novalina Minta Satgas MBG Kabupaten/Kota Siapkan Inspeksi SPPG

Bidiksulteng.com,Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., meminta seluruh Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan pelaksanaan inspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.

Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan inspeksi berjalan sesuai ketentuan, terkoordinasi, serta mampu mendukung evaluasi Program MBG secara optimal.

Penegasan itu disampaikan Novalina saat memimpin Rapat Mekanisme Kerja Satgas MBG dan Tindak Lanjut Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5/8544/SJ. Rapat berlangsung secara daring dan luring di ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (5/11/2026).

Dalam arahannya, Novalina menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran, serta arahan Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pelaksanaan inspeksi SPPG di setiap kabupaten/kota.

Menurutnya, pemerintah provinsi bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan inspeksi berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. Karena itu, kesiapan pemerintah kabupaten/kota perlu dipastikan sejak awal, mulai dari pembentukan tim, instrumen pemeriksaan hingga mekanisme pelaporan.

“Pemerintah provinsi memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan memastikan pelaksanaan inspeksi sebagaimana yang telah diarahkan. Karena itu, kesiapan kabupaten/kota perlu dipastikan sejak awal, termasuk kesiapan tim, instrumen inspeksi serta mekanisme pelaporannya,” tegas Novalina.

Ia menyampaikan, pelaksanaan inspeksi SPPG dijadwalkan berlangsung mulai 6 hingga 23 November 2026. Untuk itu, seluruh kabupaten/kota diminta segera menyiapkan langkah teknis, menyusun jadwal pelaksanaan, serta memastikan setiap personel memahami tugas dan tanggung jawabnya.

Novalina juga menekankan bahwa keberhasilan inspeksi tidak hanya bergantung pada Satgas MBG, tetapi membutuhkan koordinasi aktif dengan Koordinator Wilayah BGN di masing-masing kabupaten/kota.

Sinergi kedua unsur tersebut dinilai penting agar pemeriksaan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Jangan sampai masing-masing pihak saling menunggu. Satgas menunggu koordinator, sementara koordinator juga menunggu Satgas. Karena itu, segera lakukan pertemuan dan koordinasi bersama agar ada kepastian mengenai jadwal serta pelaksanaan inspeksi,” ujarnya.

Selain koordinasi, Novalina meminta personel yang ditugaskan melakukan inspeksi memahami instrumen pemeriksaan yang telah ditetapkan BGN. Dengan demikian, setiap pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan menghasilkan data serta informasi yang akurat.

Ia turut menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme pelaporan hasil inspeksi secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, sebelum diteruskan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, setiap tahapan pelaporan harus memiliki pembagian tugas yang jelas, termasuk petugas pengumpul data, penerima laporan, serta pihak yang bertanggung jawab melakukan rekapitulasi dan pemantauan hasil inspeksi.

“Pastikan sistem pelaporannya jelas. Personel yang turun ke lapangan harus mengetahui kepada siapa laporan disampaikan, siapa yang mengoordinasikan seluruh data, dan bagaimana laporan tersebut diteruskan secara berjenjang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Novalina meminta para sekretaris daerah kabupaten/kota selaku Ketua Satgas MBG melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan inspeksi di wilayah masing-masing.

Ia mengingatkan, hasil inspeksi menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan Program MBG. Karena itu, setiap perkembangan maupun kendala di lapangan perlu segera diidentifikasi dan dikoordinasikan agar memperoleh tindak lanjut.

“Setiap kabupaten/kota harus memastikan pelaksanaan inspeksi berjalan sesuai jadwal. Progresnya perlu dipantau setiap minggu agar apabila terdapat kendala dapat segera dicarikan solusi bersama,” ungkapnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Novalina berharap seluruh Satgas MBG kabupaten/kota segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, memperkuat komunikasi dengan Koordinator Wilayah BGN, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia, instrumen pemeriksaan dan sistem pelaporan.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala KPPG Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Aril Putra, S.STP., jajaran Satgas MBG Provinsi Sulawesi Tengah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Sulawesi Tengah
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com