Pemprov Sulteng Klarifikasi Penganggaran Hibah Kwarda Pramuka 2026

Bidiksulteng.com,Palu, — 29 April 2026 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan resmi terkait penganggaran hibah untuk Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026. Klarifikasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dr. Novalina, M.M., sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Sekretaris Daerah menyatakan bahwa penjelasan ini disampaikan dalam semangat tabayyun untuk menjaga kondusivitas dan menyamakan persepsi mengenai proses penganggaran hibah yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak.

Pramuka Dinilai Penting dalam Mewujudkan Visi Daerah

Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat menghargai keberadaan Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda. Ia menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan Pramuka.

“Semangat gerakan Pramuka adalah investasi masa depan. Tidak ada kebijakan yang membatasi ruang gerak Pramuka. Komitmen kami tetap teguh dalam mendukung kegiatan Pramuka di Sulawesi Tengah,” ujar Sekda.

Penyesuaian Anggaran Dampak Tantangan Fiskal Nasional

Pemerintah Provinsi turut menjelaskan bahwa penataan anggaran hibah dipengaruhi kondisi fiskal nasional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2025 dan PMK No. 15 Tahun 2026, seluruh pemerintah daerah mengalami penyesuaian Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Sulawesi Tengah sendiri harus melakukan efisiensi sebesar Rp1,2 triliun atau sekitar 25% dari total APBD 2026.

Penataan kembali anggaran dilakukan sesuai Permendagri No. 14 Tahun 2025 untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan seluruh kebijakan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Pemprov dan Kwarda Jalin Komunikasi untuk Menemukan Solusi

Sekretaris Daerah juga memastikan bahwa pemerintah tidak menutup komunikasi dengan Kwarda Pramuka Sulteng. Ia mengungkapkan telah melakukan koordinasi dengan Ketua Kwarda Pramuka Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Vera Rompas Mastura, M.Si., untuk mencari solusi terbaik.

“Kami sedang merumuskan bentuk dukungan yang memungkinkan, baik moril maupun materil, dengan tetap menyesuaikan kondisi fiskal daerah,” jelasnya.

Ajak Semua Pihak Kedepankan Dialog

Terkait aspirasi sejumlah pihak yang mempertimbangkan langkah hukum, Pemerintah Provinsi menghormati hal tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap organisasi Pramuka. Namun, Sekda mengajak semua pihak untuk mengutamakan dialog terbuka.

“Dalam semangat kekeluargaan, kami berharap setiap persoalan dapat dibahas melalui musyawarah yang sejuk demi menjaga keharmonisan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap proses penyesuaian anggaran dapat berjalan baik dan membawa manfaat bagi semua pihak, terutama dalam mendukung pembinaan generasi muda menuju Visi Sulteng Nambaso.

Editor : Bidiksulteng.com