Gubernur Sulteng Gandeng 32 Perusahaan Tambang Perbaiki Jalan Buleleng-Matarape

Bidiksulteng.com,JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali membangun kemitraan dengan perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Kali ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak sekitar 32 perusahaan tambang mineral, nikel, dan batuan yang beroperasi di Kabupaten Morowali untuk bergotong royong memperbaiki ruas jalan provinsi Buleleng–Matarape sepanjang 43 kilometer melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Pertemuan antara Gubernur Anwar Hafid dan perwakilan perusahaan tambang berlangsung di Hotel Mercure Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam forum tersebut, perusahaan-perusahaan tambang sepakat membentuk konsorsium guna mendukung perbaikan ruas jalan yang selama ini menjadi salah satu akses penting di wilayah Morowali.

Inisiatif tersebut merupakan kelanjutan dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong kolaborasi pembangunan infrastruktur bersama sektor swasta. Sebelumnya, Pemprov Sulteng telah menggandeng PT Anugerah Lestari Power melalui program CSR untuk mengembangkan ruas jalan Boladangko–Banggaiba di Kabupaten Sigi sepanjang 60 kilometer dengan lebar 10 meter.

Selain itu, pada 10 Juni 2026 lalu, Pemprov Sulteng juga menjalin kerja sama dengan 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan ruas jalan Towi–Kolonodale melalui pendanaan CSR dengan nilai komitmen sekitar Rp355 miliar.

Dalam paparannya di hadapan para pelaku usaha tambang, Anwar Hafid menjelaskan bahwa skema gotong royong pembangunan jalan tersebut lahir sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Menurut Anwar, sejak 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp500 miliar. Kondisi tersebut berlanjut pada 2026 dengan pemotongan anggaran sebesar Rp1,2 triliun, sehingga kapasitas fiskal daerah berkurang dari sekitar Rp5 triliun menjadi sekitar Rp4,3 triliun.

“Sehingga kami meminta partisipasi para pengusaha tambang di wilayah Sulawesi Tengah untuk membantu atau ikut bergotong royong memperbaiki jalan yang berada di sekitar lingkungan pertambangannya dengan skema pembiayaan dari dana CSR perusahaan,” kata Anwar Hafid.

Ia menegaskan bahwa dana CSR tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah daerah. Seluruh pekerjaan konstruksi akan dilaksanakan langsung oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui kontraktor yang ditunjuk masing-masing perusahaan.

“Pemprov Sulawesi Tengah tidak menerima uang tunai dari CSR konsorsium perusahaan tambang tersebut. Pemerintah hanya menerima hibah aset berupa ruas jalan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Anwar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tetap melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan guna memastikan kualitas pembangunan sesuai standar yang ditetapkan.

Anwar juga menyampaikan bahwa ruas jalan Buleleng–Matarape selama ini belum mendapatkan penanganan optimal, salah satunya karena keterbatasan anggaran. Karena itu, keterlibatan perusahaan tambang diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan tersebut.

Sebagai contoh kolaborasi serupa, Anwar menyebut sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan industri pertambangan, seperti PT BTIIG dan IMIP, telah berpartisipasi dalam perbaikan sebagian ruas jalan nasional yang berada di sekitar wilayah operasional mereka.

Sementara untuk proyek peningkatan ruas jalan Towi–Kolonodale, Anwar mengungkapkan bahwa groundbreaking direncanakan dilaksanakan pada 1 Juli 2026.

“Pembangunan jalan Towi–Kolonodale akan dikerjakan secara gotong royong oleh 16 perusahaan tambang. Pemprov hanya melakukan pengawasan dan menerima hibah aset setelah pekerjaan selesai,” katanya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa skema gotong royong tersebut dirancang agar beban pembiayaan dapat dibagi secara proporsional di antara perusahaan yang terlibat.

Menurutnya, apabila seluruh ruas jalan dibagi kepada perusahaan peserta konsorsium, maka setiap perusahaan diperkirakan hanya menangani sekitar satu kilometer jalan dengan nilai pekerjaan sekitar Rp5 miliar.

Faidul menyebut seluruh perusahaan yang hadir dalam rapat koordinasi menyatakan dukungan terhadap program kolaborasi pembangunan infrastruktur tersebut. Beberapa perusahaan yang disebut hadir antara lain PT Graha Istika Utama, PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo, PT Bintang Sinar Perkasa, serta sejumlah perusahaan tambang lainnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyiapkan nota kesepahaman (MoU) bersama perusahaan pemegang IUP. Setelah itu, kerja sama akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) yang mengatur pelaksanaan gotong royong perbaikan ruas jalan provinsi yang menjadi sasaran program.