BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM

Mahasiswa Untad Tanggapi Kritik DPRD Sulteng terhadap Program Berani Cerdas dan Berani Sehat

“Alokasi anggaran negara, sekecil atau sebesar apa pun, selama untuk kepentingan rakyat, tidak dapat dikategorikan pemborosan. Itu hak masyarakat,”

Bidiksulteng.com,Palu – Kritik sejumlah anggota DPRD Sulawesi Tengah terhadap Program Berani Cerdas dan Berani Sehat memunculkan respons dari masyarakat penerima manfaat. Program yang menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mendapat catatan kritis dari fraksi PDI Perjuangan dan Partai Perindo, sementara sebagian masyarakat menilai kebijakan itu masih sangat dibutuhkan.

Salah satu penerima manfaat Program Berani Cerdas, Mey Mulyana (20), mahasiswa Universitas Tadulako, menyatakan keberatan atas pandangan sebagian anggota legislatif yang menilai program tersebut sebagai pemborosan anggaran. Menurutnya, bantuan pendidikan yang diterimanya memberi dampak signifikan terhadap keberlanjutan pendidikannya.

“Alokasi anggaran negara, sekecil atau sebesar apa pun, selama untuk kepentingan rakyat, tidak dapat dikategorikan pemborosan. Itu hak masyarakat,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Mey menyampaikan bahwa program bantuan pendidikan tersebut menjadi penopang utama setelah ia kehilangan kedua orang tuanya dalam waktu berdekatan. Ia berharap program tersebut dipertahankan agar akses pendidikan tetap merata bagi warga kurang mampu.

DPRD Beri Catatan Kritis

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan LKPJ APBD Tahun Anggaran 2025, anggota Fraksi PDI Perjuangan H. Suryanto menyampaikan sejumlah catatan terkait implementasi Program Berani Cerdas dan Berani Sehat, sebagaimana diberitakan oleh TribunPalu.com.

Untuk Program Berani Sehat, Suryanto menilai masih terdapat kendala teknis, seperti belum matangnya nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan rumah sakit rujukan.

Ia juga menyoroti fenomena sebagian masyarakat yang menghentikan pembayaran iuran BPJS Mandiri setelah program “cukup KTP” berjalan.

“Jika suatu saat anggaran daerah tidak mencukupi, masyarakat bisa terbebani tunggakan BPJS. Ini yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan kesiapan perangkat daerah sebelum program dilanjutkan secara penuh.

Rekomendasi itu disampaikan sebagai bentuk kehati-hatian agar program berjalan sesuai aturan, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan masalah hukum maupun administratif di masa mendatang.

Pandangan Perindo

Selain PDI Perjuangan, anggota DPRD Sulteng dari Partai Perindo, Marselinus, juga meminta agar program Berani Cerdas dan Berani Sehat dilakukan evaluasi menyeluruh. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pansus, sebagaimana diberitakan Radar Sulteng.

Marselinus menyebut program Berani Sehat berpotensi menjadi “bom waktu” apabila tidak dibarengi edukasi kepada masyarakat terkait kewajiban iuran BPJS Mandiri.

“Pemerintah daerah hanya menanggung biaya perawatan ketika warga dirawat di rumah sakit, bukan menanggung tunggakan iuran BPJS Mandiri. Ini penting dipahami masyarakat agar tidak salah persepsi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti mekanisme penyaluran beasiswa Berani Cerdas yang dinilai perlu penguatan tata kelola untuk memastikan ketepatan sasaran.

Harapan Penerima Manfaat

Di sisi lain, Mey Mulyana berharap agar perbedaan pendapat yang muncul terkait program pemerintah daerah dapat dijembatani dengan dialog konstruktif. Ia menilai masyarakat yang merasakan langsung manfaat program perlu dilibatkan dalam evaluasi.

Baginya, keberlanjutan program pendidikan sangat penting untuk mencegah kesenjangan akses bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi lemah.

“Kami berharap kajian dilakukan tanpa mengurangi kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan,” ujarnya.

Pemerintah Daerah Siap Lakukan Evaluasi

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih melanjutkan Program Berani Sehat dan Berani Cerdas sebagaimana direncanakan. Pemerintah juga membuka ruang evaluasi guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Kedua program ini menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan akses layanan dasar.

Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

Close