KNTI dan Pemuda Alkhairaat Buka Peluang Kolaborasi Dampingi Nelayan Sulteng

Bidiksulteng.com,PALU – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Himpunan Pemuda Alkhairaat membuka peluang kolaborasi untuk memperkuat pendampingan serta memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Rencana kerja sama tersebut mengemuka dalam Dialog Publik yang diselenggarakan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) bertema “Kedaulatan Nelayan Tradisional dan Masa Depan Ekonomi Biru: Membangun Keadilan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”, di Kedai Taman Ria, Kota Palu, Sabtu (14/11/2026).

Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, dalam pemaparannya menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak nelayan tradisional serta pelibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Ia menjelaskan, pengelolaan sumber daya kelautan harus berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Dani, nelayan tradisional memiliki hak untuk melintas di laut, memanfaatkan sumber daya perikanan, serta menjalankan adat istiadat dan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan.

Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, pembangunan yang tidak melibatkan nelayan sejak tahap perencanaan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Programnya niatnya bagus, konsepnya bagus, tapi ketika turun di lapangan rakyat nggak diajak bicara. Nelayan nggak tahu apa yang mau dibangun di sana, masyarakat desa nggak ngerti apa yang mau diadakan,” ungkap Dani.

Pandangan tersebut mendapat perhatian Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat, Dr. Taufik Lasenggo, yang juga menjadi pemateri dalam dialog tersebut.

Taufik menilai mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan perlu mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan ekonomi biru agar tidak berhenti pada tataran kebijakan.

“Tanpa partisipasi atau keterlibatan kita semua apa yang menjadi harapan ke depan dengan ekonomi biru itu masih tetap di atas kertas saja, disampaikan hanya omon-omon,” kata Taufik.

Ia juga menyoroti potensi ancaman privatisasi dan kepentingan ekonomi berskala besar yang dinilai dapat mengurangi ruang masyarakat pesisir. Karena itu, keterlibatan pemuda dan organisasi kemasyarakatan perlu diwujudkan melalui kerja bersama dan pendampingan langsung di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dani menilai penguatan organisasi nelayan menjadi salah satu langkah penting agar masyarakat memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan hak-haknya.

Ia mencontohkan pengalaman KNTI dalam mendampingi nelayan mengawal persoalan kerusakan alat tangkap yang dikaitkan dengan aktivitas seismik perusahaan.

“Respons dari pemerintah daerah penting, tapi juga organisasi nelayannya juga harus kuat, masyarakat harus kompak, jangan bekerja dan berjuang sendiri-sendiri,” ujar Dani.

Menanggapi hal tersebut, Taufik menyatakan Himpunan Pemuda Alkhairaat membuka ruang kerja sama dengan KNTI untuk membangun kesadaran masyarakat nelayan. Kolaborasi tersebut juga berpeluang diarahkan pada pendampingan masyarakat serta penguatan kelembagaan nelayan.

Dukungan terhadap rencana kolaborasi itu turut disampaikan Ketua Dewan Penasihat LS-ADI, Mohammad Sadig, saat menutup kegiatan. Ia berharap kehadiran Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat dapat membantu mempercepat pembentukan struktur organisasi KNTI di Sulawesi Tengah.

“Terima kasih buat Sekjen Pemuda Alkhairaat, kenapa kami undang supaya nanti bisa membantu bagaimana KNTI ini juga bisa berdiri secepatnya di Sulawesi Tengah,” ungkap Sadig.

Selain Dani Setiawan dan Taufik Lasenggo, dialog publik tersebut juga menghadirkan akademisi perikanan tangkap Dr. Umar Alatas dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Abdul Rasyid.

Keduanya turut membahas persoalan ketimpangan yang dihadapi nelayan serta kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor perikanan.

Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat perlindungan hak dan kesejahteraan nelayan tradisional di Sulawesi Tengah.

Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com