Dalam Dialog Publik Akademisi Ungkap Ketimpangan yang Dihadapi Nelayan Tradisional Sulteng

Bidiksulteng.com,PALU – Akademisi perikanan tangkap sekaligus mantan Rektor Universitas Alkhairaat (UNISA), Dr. Umar Alatas, menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi nelayan tradisional di Sulawesi Tengah (Sulteng), mulai dari keterbatasan armada, kerusakan wilayah tangkap, hingga lemahnya rantai pasok hasil perikanan.

Persoalan tersebut disampaikan Umar dalam Dialog Publik yang diselenggarakan Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) bertema “Kedaulatan Nelayan Tradisional dan Masa Depan Ekonomi Biru: Membangun Keadilan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir”, Sabtu (14/11/2026), di Kedai Taman Ria, Kota Palu.

Dalam pemaparannya, Umar menjelaskan bahwa sebagian nelayan tradisional masih mengandalkan armada berukuran kecil dengan jangkauan penangkapan yang terbatas. Kondisi tersebut diperberat oleh kerusakan wilayah tangkap dan tekanan penangkapan berlebih (overfishing), sehingga hasil melaut semakin sulit diprediksi.

“Nelayan itu dihadapkan dengan fenomena bahwa kepastian itu adalah sesuatu yang belum pasti. Kenapa? Karena nelayan ini belum pada taraf penguasaan dari sistem bagaimana memanfaatkan sumber daya. Itu gambaran titik awalnya,” ungkap Umar.

Selain keterbatasan armada dan wilayah tangkap, Umar juga menyoroti lemahnya rantai pasok hasil perikanan di Sulawesi Tengah. Menurutnya, sebagian hasil tangkapan nelayan justru dipasarkan ke luar daerah, termasuk Kalimantan, karena adanya perbedaan harga.

Di sisi lain, fasilitas penyimpanan ikan (cold storage) di Kabupaten Parigi Moutong disebut sebagian besar tidak lagi berfungsi sebagaimana peruntukannya. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat tata niaga hasil perikanan daerah.

Umar turut mengingatkan ancaman kerusakan ekosistem pesisir, khususnya sedimentasi di Teluk Palu dan aktivitas pertambangan di kawasan pesisir Donggala. Ia menilai pengawasan lingkungan perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut dan wilayah tangkap nelayan.

Terkait program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, “Berani Tangkap Banyak”, Umar mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas nelayan. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan hasil tangkapan harus tetap memperhatikan daya dukung dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Menurutnya, pemanfaatan sumber daya ikan perlu mengacu pada Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dan Maximum Sustainable Yield (MSY) atau hasil tangkapan maksimum lestari.

“Walaupun kalau kita di akademisi tangkap banyak ini tentu mempertimbangkan JTB (Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan) dan MSY (Maximum Sustainable Yield), karena sustainable dari sumber daya ini juga perlu dijaga,” jelasnya.

Dialog publik tersebut juga menghadirkan tiga pemateri lainnya, yakni Abdul Rasyid selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, Dani Setiawan selaku Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), serta Dr. Taufik Lasenggo selaku Sekretaris Jenderal Himpunan Pemuda Alkhairaat.

Dalam forum tersebut, Abdul Rasyid memaparkan langkah pemerintah dalam pelaksanaan program Berani Tangkap Banyak dan pengelolaan ekonomi biru. Sementara itu, Dani Setiawan menyoroti hak-hak konstitusional nelayan tradisional serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan kelautan.

Adapun Taufik Lasenggo menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dan organisasi masyarakat dalam mengawal keberlanjutan ekonomi biru.

Berbagai pandangan yang disampaikan para pemateri tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai tantangan pengelolaan sumber daya kelautan, perlindungan nelayan tradisional, serta upaya mewujudkan ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com