BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM

FORMA PMII Sulteng Gelar Diskusi HUT Bhayangkara ke-80, Soroti Pelayanan Polri dan Sinergi dengan Masyarakat

Kegiatan tersebut menghadirkan unsur kepolisian, akademisi, tokoh agama, serta aktivis mahasiswa sebagai ruang dialog untuk membahas transformasi pelayanan Polri sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat.

Bidiksulteng.com,PALU – Forum Muda Alumni (FORMA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, Minggu (5/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan unsur kepolisian, akademisi, tokoh agama, serta aktivis mahasiswa sebagai ruang dialog untuk membahas transformasi pelayanan Polri sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat.

Diskusi dipandu Ketua FORMA PMII Sulawesi Tengah, Moh. Alwi Pakaya, S.Kom.I. Hadir sebagai narasumber Kasat Intel Polresta Palu AKP Akbar yang mewakili Kapolresta Palu, Ketua Umum IKA FAI Munarif, S.Ag., M.H., Akademisi UIN Datokarama Palu Taufik Lasenggo, S.Sos.I., M.Si., Mat Kaharu, serta Tokoh Muda Alkhairaat Muhammad Sadig, M.A., Hum.

Dalam pengantarnya, Alwi Pakaya menyampaikan bahwa tema diskusi tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap institusi Polri, tetapi juga ruang untuk menyampaikan kritik yang bersifat membangun.

“Kita memandang Polri bukan hanya sebagai penegak hukum semata, tetapi sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis. Kita akan mengapresiasi ketika Polri berada pada rel keadilan, tetapi kita juga perlu memberikan kritik yang konstruktif ketika Polri tidak lagi berada pada substansi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IKA FAI, Munarif, menilai institusi Polri perlu terus memperkuat transformasi dari pendekatan yang berorientasi pada keamanan menuju pelayanan publik yang lebih responsif, preventif, dan humanis.

Menurutnya, keberhasilan kepolisian saat ini tidak hanya diukur dari stabilitas keamanan, tetapi juga kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat.

“Pelayanan publik bukan sekadar administratif, tetapi merupakan pemenuhan hak-hak warga negara. Tindakan kepolisian harus berlandaskan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa perkembangan era digital menuntut Polri untuk semakin transparan, profesional, konsisten, dan membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang nyata.

Mewakili Kapolresta Palu, Kasat Intel Polresta Palu AKP Akbar mengatakan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bagian dari komitmen Polresta Palu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.

Ia mengungkapkan, pengalaman bertugas di Polres Donggala menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Polresta Palu.

“Saya hadir di sini untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas ke depan,” ujarnya.

AKP Akbar menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama institusi Polri.

Dalam kesempatan yang sama, Mat Kaharu menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum.

“Terkadang kita lupa bahwa beban keamanan yang kita titipkan kepada Polri itu kemudian menjadi tuntutan kita kepada mereka. Padahal di sisi lain, masyarakat juga dari tingkat kesadaran hukumnya masih lemah,” katanya.

Ia menambahkan, institusi kepolisian memerlukan dukungan masyarakat agar dapat menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani secara optimal.

Sementara itu, Akademisi UIN Datokarama Palu, Taufik Lasenggo, mengingatkan pentingnya pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi harus tetap berorientasi pada kemaslahatan manusia serta menjaga kelestarian lingkungan.

“Semua produk teknologi yang kita pakai harus ramah lingkungan sehingga tidak mengkhawatirkan kehidupan kita hari ini maupun masa depan generasi berikutnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Tokoh Muda Alkhairaat Muhammad Sadig mengajak generasi muda agar tidak kehilangan daya pikir kritis akibat ketergantungan terhadap kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Ia menegaskan bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia.

“Mahasiswa itu ingat satu hal, kembali membaca buku dan kembali berdiskusi. Buku akan menjadi rujukan. AI bisa membantu mengumpulkan data, tetapi kemampuan berpikir tetap harus dimiliki manusia,” tegasnya.

Diskusi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab. Sejumlah peserta, khususnya dari kalangan mahasiswa, mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari hubungan historis gerakan mahasiswa dengan institusi kepolisian, penempatan personel Polri pada jabatan sipil, efektivitas rekrutmen anggota Polri, penanganan peredaran narkotika, maraknya balap liar, hingga pendekatan preventif dan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menutup kegiatan, para narasumber sepakat bahwa terwujudnya institusi Polri yang semakin dipercaya masyarakat memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa melalui dialog yang terbuka, transparansi, pelayanan yang berkeadilan, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai penutup rangkaian acara, FORMA PMII Sulawesi Tengah menggelar prosesi pemotongan kue ulang tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap HUT Bhayangkara ke-80. Potongan kue diserahkan secara simbolis kepada AKP Akbar selaku perwakilan Polri, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh narasumber, pengurus FORMA PMII, dan peserta diskusi sebagai simbol sinergi antara kepolisian dan masyarakat.

Pewarta : ID

Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

error: Konten dilindungi hak cipta. Dilarang menyalin tanpa izin.
Close