BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM

Satgas PKH Tertibkan PT RAPP dan PT GSL, Izin 338 Ribu Hektare Dicabut

Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare. Selain itu, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL pada areal seluas 42 hektare.

Bidiksulteng.com,RIAU – Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mempertegas penegakan hukum di sektor kehutanan dengan menertibkan aktivitas PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026).

Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare. Selain itu, Satgas PKH juga melakukan penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL pada areal seluas 42 hektare.

PT RAPP merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Kegiatan penertiban tersebut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Menteri Pertahanan I, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Investasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Penyidik Utama Tingkat I Bareskrim Polri, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Turut hadir Deputi Investigasi BPKP, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan, Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau.

Sejumlah pejabat lainnya yang hadir meliputi Koordinator Bidang Pidsus Kejaksaan Agung, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Juru Bicara Satgas PKH, Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, serta unsur penerangan Kementerian Pertahanan dan BPKP.

Pencabutan Izin PT RAPP

Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan kawasan. Temuan itu antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menemukan persoalan terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Satgas PKH Kuasai Kembali Aset PT GSL

Selain PT RAPP, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut juga diduga turut mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare sekaligus penolakan terhadap permohonan tersebut.

Satgas PKH selanjutnya melakukan penguasaan kembali atas areal pabrik kelapa sawit beserta kebun kelapa sawit milik PT GSL dengan luas sekitar 42 hektare.

Pemulihan Lingkungan Jadi Perhatian

Dari aspek lingkungan, kebakaran lahan gambut, perambahan, dan kerusakan kawasan lindung berpotensi mengganggu tata air, mengurangi kemampuan kawasan dalam menyimpan karbon, serta mempersempit habitat satwa liar.

Karena itu, penertiban kawasan hutan perlu diikuti dengan langkah pemulihan lingkungan dan pengawasan berkelanjutan. Upaya tersebut juga penting untuk menjaga kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo serta kelangsungan habitat gajah Sumatera.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, Satgas PKH menyatakan terus melaksanakan penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan serta menjaga aset negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumber : Humas Kodam XXIII/Palaka Wira
Pewarta : MSG
Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

Close