Menko Polkam Pastikan Keamanan Nasional Tetap Kondusif di Tengah Dinamika Politik

Bidiksulteng.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memastikan situasi keamanan nasional secara umum tetap terkendali dan kondusif di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah, kata Dudung, memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Dudung dalam pernyataan resmi kepada media di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).

Ia menegaskan, pemerintah tetap menjunjung tinggi konstitusi, menghormati kewenangan lembaga negara, serta menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik.

Menurutnya, perbedaan pandangan dan dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab.

“Negara tetap hadir. Pemerintahan tetap berjalan. Konstitusi tetap menjadi pedoman. Dan kepentingan serta keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Dalam menghadapi perkembangan situasi tersebut, Kemenko Polkam terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian serta lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Koordinasi tersebut difokuskan pada peningkatan kewaspadaan, pencegahan potensi kerawanan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dudung menekankan, seluruh aparatur negara harus bertindak profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum. Dalam setiap pelaksanaan tugas, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap hak konstitusional harus tetap menjadi perhatian utama.

Ia juga memastikan dinamika politik tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat. Pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, kegiatan perekonomian, serta berbagai layanan publik lainnya harus tetap berlangsung secara efektif.

Menurutnya, keberhasilan negara tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga stabilitas politik, tetapi juga dari keberlanjutan pelayanan publik dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

Situasi Yogyakarta Sempat Memanas

Terkait perkembangan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (10/11/2026), Dudung menjelaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan awalnya berlangsung tertib dan damai.

Bahkan, aspirasi peserta aksi telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Namun, berdasarkan laporan instansi terkait, situasi pada malam hari mengalami peningkatan ketegangan di sejumlah lokasi, antara lain kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam laporan tersebut disebutkan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum. Aparat kemudian melakukan langkah pengendalian hingga situasi dapat dikendalikan pada Rabu dini hari.

Terkait sejumlah orang yang diamankan, Dudung menekankan pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum yang profesional, objektif, serta transparan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Ia menegaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi negara. Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan keselamatan masyarakat, ketertiban umum, dan ketentuan hukum.

Pemerintah mengajak seluruh pihak menghindari provokasi, tindakan kekerasan, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

“Negara berkewajiban melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Pada saat yang sama, negara juga berkewajiban melindungi keselamatan warga dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan,” ujarnya.

Ajak Semua Elemen Kedepankan Dialog

Lebih lanjut, Dudung mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, insan pers, pemimpin politik, serta seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog, memperkuat persaudaraan, dan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.

Ia juga berharap generasi muda terus berperan aktif menyampaikan gagasan dan kritik secara konstruktif, damai, serta bermartabat.

Menurutnya, energi bangsa perlu diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan menegakkan hukum secara berkeadilan.

Menutup pernyataannya, Dudung memastikan pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah antisipatif sesuai ketentuan hukum.

Ia mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga kepercayaan dan persatuan nasional.

“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan tujuan kebangsaan. Kita boleh berdebat tentang jalan yang harus ditempuh, tetapi jangan pernah melupakan bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama,” tegasnya.

Dudung menambahkan, stabilitas nasional yang kokoh harus dibangun melalui penegakan keadilan, pemeliharaan kepercayaan, dan penguatan persatuan bangsa.

“Indonesia harus tetap aman. Indonesia harus tetap bersatu. Dan Indonesia harus terus melangkah maju,” pungkasnya.

Sumber : KemenkoPolkam
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com