Wamendagri Dorong Sinkronisasi Data untuk Cegah Konflik Kawasan Hutan dan Lahan

Bidiksulteng.com,JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.

Penguatan koordinasi tersebut perlu difokuskan pada dua aspek utama, yakni kepastian status dan batas wilayah serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan,” ujar Bima.

Ia menjelaskan, kepastian status dan batas wilayah merupakan aspek penting dalam mencegah konflik pemanfaatan lahan. Untuk itu, diperlukan penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta batas administrasi daerah.

Menurutnya, penyelarasan data tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berisiko memicu konflik di daerah.

Selain persoalan batas wilayah, Bima juga menyoroti pentingnya memastikan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan berstatus HGU sesuai dengan RTRW serta kebijakan pembangunan daerah.

Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang, lanjutnya, perlu mempertimbangkan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Bima juga menegaskan pentingnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas kabupaten/kota.

Gubernur diharapkan menjadi simpul koordinasi sekaligus memfasilitasi penanganan konflik di wilayah, terutama yang berkaitan dengan batas administrasi maupun ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

“Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan keselarasan informasi yang menjadi acuan bersama dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, sinkronisasi data spasial diharapkan mendukung penanganan konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan secara lebih terkoordinasi.

Sumber : Puspen Kemendagri
Pewarta : M S G
Editor : Bidiksulteng.com