Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat sinergi jajaran pertanahan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Indera Imanuddin, dari Ruang Rapat Atas Kanwil BPN Sulteng.
Dalam kegiatan tersebut, Indera didampingi para pejabat administrator, pejabat fungsional madya, serta sejumlah staf. Sementara para kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah mengikuti pertemuan secara daring dari satuan kerja masing-masing.
Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya penguatan kehumasan dan pemanfaatan media sosial, perhatian terhadap KW 456, perkembangan tindak lanjut sembilan program kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta realisasi serapan anggaran.
Pada aspek kehumasan, jajaran Kantor Pertanahan didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi publik.
Media sosial diharapkan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang informatif, edukatif, aktual, dan mudah diakses masyarakat, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi.
Selain itu, perhatian terhadap KW 456 turut menjadi bagian dari evaluasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan administrasi dan data pertanahan dapat berjalan secara tertib dan optimal.
Sementara itu, perkembangan tindak lanjut sembilan program kerja sama dengan KPK terus dipantau untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Evaluasi terhadap realisasi serapan anggaran juga menjadi bagian dari pembahasan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus mendukung pengelolaan anggaran yang akuntabel.
Melalui forum “Kanwil Menyapa”, koordinasi antara Kanwil BPN Sulteng dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diharapkan semakin kuat, sehingga evaluasi dan tindak lanjut program dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
