
BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPOLHUKAMSigi
Bupati Sigi Ancam Nonaktifkan Kades yang Tak Bisa Pertanggungjawabkan Dana Desa
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa bagi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala urusan (Kaur) keuangan desa se-Kabupaten Sigi di Hotel Jazz Palu, Jumat (20/11/2026).
Bidiksulteng.com,SIGI – Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, mengingatkan seluruh kepala desa agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Ia menegaskan, kepala desa yang tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, meskipun nilainya hanya Rp500 ribu, dapat direkomendasikan untuk dinonaktifkan sementara.
Pernyataan tersebut disampaikan Rizal saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa bagi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kepala urusan (Kaur) keuangan desa se-Kabupaten Sigi di Hotel Jazz Palu, Jumat (20/11/2026).
Rizal mengatakan, Bimtek tersebut penting untuk menyamakan pemahaman aparatur desa mengenai aturan pengelolaan keuangan. Menurutnya, persoalan dalam pengelolaan anggaran tidak selalu muncul akibat adanya niat penyalahgunaan, tetapi juga dapat dipicu perbedaan penafsiran terhadap ketentuan antara pemerintah desa dan pihak pemeriksa.
“Saya yakin dan percaya kepada Bapak Kepala Desa dan BPD punya niat baik. Tidak ada yang mau membuat masalah, hanya saja kadangkala penafsiran bapak dengan pemeriksa pasti akan berbeda,” ungkap Rizal.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti kegiatan Bimtek dengan serius. Pemahaman terhadap ketentuan pengelolaan keuangan desa, kata dia, tidak boleh sekadar menjadi formalitas.
Setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rizal juga meminta Inspektorat Kabupaten Sigi tidak ragu memberikan rekomendasi apabila menemukan kepala desa yang tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
“Saya minta kepada Inspektorat, jika ada Rp500 ribu saja bapak dan ibu kepala desa tidak mampu mempertanggungjawabkannya, berikan rekomendasi kepada saya untuk diberhentikan sementara. Nanti jika berhasil mengembalikan, baru saya aktifkan kembali,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa anggaran desa merupakan amanah yang harus dikelola secara hati-hati. Tanggung jawab tersebut, menurutnya, berlaku sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
Melalui Bimtek tersebut, Rizal berharap kepala desa, anggota BPD, dan Kaur keuangan semakin memahami tata kelola keuangan desa. Dengan demikian, potensi kesalahan administrasi maupun persoalan hukum akibat pengelolaan anggaran dapat dicegah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Sigi, Siti Halwiah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Anwar, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Selvi, serta Irban I Inspektorat Sigi, Musmiyanto Yasano.
Sumber: Humas Diskominfo Kabupaten Sigi.
Pewarta : MSG
Editor : Bidiksulteng.com






