BERITA UTAMALINTAS SULTENGLIPUTAN KHUSUSNASIONALPaluPOLHUKAM

Reny Lamadjido Minta PKK Tak Terjebak Kegiatan Seremonial

Penegasan tersebut disampaikan Reny saat membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Kamis (19/11/2026).

Bidiksulteng.com,PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, meminta Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memperkuat peran nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, PKK tidak boleh hanya berorientasi pada aktivitas organisasi dan kegiatan seremonial, tetapi harus mampu menghadirkan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Reny saat membuka Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045” itu menjadi forum konsolidasi dan evaluasi bagi jajaran TP-PKK se-Sulawesi Tengah dalam memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Reny mengatakan, peringatan HKG PKK harus menjadi momentum memperbarui komitmen dan semangat pengabdian seluruh kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK.

Ia menilai, sepuluh program tersebut merupakan instrumen strategis untuk membangun keluarga yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, mandiri, produktif, dan sejahtera.

Karena itu, kader PKK diharapkan tidak sekadar memahami program secara administratif, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kegiatan konkret sesuai kebutuhan masyarakat.

“PKK ini merupakan ujung tombak di masyarakat yang bisa membantu menyinergikan seluruh program pemerintah. Apa yang dikerjakan PKK pasti akan berdampak baik bagi masyarakat,” kata Reny.

Salah satu kontribusi yang disorot adalah dukungan PKK terhadap peningkatan cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Reny mengapresiasi Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, yang dinilai konsisten mengingatkan pentingnya pelaksanaan program tersebut.

Menurut Reny, berdasarkan capaian yang disampaikan dalam kegiatan itu, Sulawesi Tengah berada pada posisi kedua di kawasan regional tengah, meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kabupaten Morowali juga disebut menunjukkan capaian positif.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup hanya diukur dari cakupan pelayanan. Dukungan anggaran pemerintah daerah juga diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan CKG.

Selain kesehatan, Reny menyoroti upaya penurunan stunting di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, angka stunting tercatat mencapai 9 persen, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 14 persen.

Ia mengapresiasi keterlibatan kader PKK, terutama kelompok dasawisma, yang berperan dalam pendataan dan pendampingan keluarga di tingkat masyarakat.

Namun, Reny meminta pemerintah kabupaten dan kota tetap memperkuat perhatian terhadap persoalan gizi anak. Pencatatan melalui E-PPGBM, kata dia, perlu dilakukan secara rutin dan diperbarui setiap hari oleh petugas gizi.

Pemantauan tersebut penting untuk mendeteksi lebih dini kondisi anak yang mengalami stunting, berat badan kurang (underweight), maupun kekurangan gizi akut (wasting), sehingga penanganan dapat dilakukan tepat waktu.

“Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” ujarnya.

Reny juga menekankan pentingnya dukungan anggaran terhadap program PKK agar kegiatan pemberdayaan keluarga dapat berjalan optimal hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurutnya, perhatian pemerintah perlu diprioritaskan kepada keluarga yang masuk kelompok masyarakat paling rentan, khususnya rumah tangga pada desil satu dan dua.

Salah satu bentuk intervensi yang disiapkan pemerintah adalah program bedah rumah bagi keluarga kurang mampu. Reny menyebutkan, pemerintah daerah merencanakan penyerahan bantuan bedah rumah kepada dua ibu dari keluarga kurang mampu pada 22 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.

Ia juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen. Sejumlah program pemerintah, seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, dan bantuan perbaikan rumah, disebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Reny menyinggung program Berani Tangkap Banyak melalui penyerahan 70 unit perahu kepada nelayan. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan peringatan HKG PKK ke-54 harus menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di seluruh tingkatan.

Ia menyebutkan, selama lebih dari lima dekade, PKK telah berkontribusi sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.

Sry berharap seluruh pengurus dan kader dapat menjalankan 10 Program Pokok PKK secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penguatan kelembagaan, terutama di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, juga perlu dilakukan agar pergantian kepengurusan tidak menghambat keberlanjutan program.

Ia turut mengingatkan pentingnya kedisiplinan, identitas, dan etika kader dalam berorganisasi. Menurutnya, keteladanan dapat dimulai dari hal sederhana, termasuk menjaga penampilan yang rapi dan sesuai ketentuan organisasi saat berinteraksi dengan masyarakat.

Di sisi lain, kader PKK diharapkan semakin aktif mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, pemenuhan akses air bersih, sanitasi layak, serta terciptanya lingkungan sehat di tingkat keluarga.

Pembinaan Posyandu berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga menjadi perhatian. Kader didorong lebih peka dalam mengenali berbagai persoalan di lingkungan masyarakat, mulai dari rumah tidak layak huni, keterbatasan air bersih, hingga masalah sanitasi.

Temuan di lapangan tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas laporan, tetapi dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Rapat konsultasi tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, para Ketua TP-PKK kabupaten/kota, kader PKK, serta sejumlah unsur terkait lainnya.

Melalui rapat konsultasi ini, gerakan PKK diharapkan semakin terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah. Dengan demikian, 10 Program Pokok PKK tidak hanya menjadi pedoman organisasi, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi keluarga dan masyarakat.

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Sulteng
Pewarta : MSG
Editor : Bidiksulteng.com

Related Articles

Close